 |
| Foto : Pasar Ikan Ranai (dok: Ist) |
Nuansametro.com - Natuna | Harapan ribuan warga Natuna terhadap hadirnya Pasar Ikan Ranai kian menipis. Proyek yang telah digagas sejak hampir enam tahun lalu itu belum juga menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Masyarakat, khususnya di Kecamatan Bunguran Timur, kini mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia agar segera merealisasikan pembangunan pasar tersebut yang dinilai vital bagi masa depan ekonomi pesisir.
Zulkarnaen, Wakil Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Cerdik Pandai Muda Melayu Kepulauan Riau (LSM Cindai Kepri), menyatakan bahwa lambannya pelaksanaan proyek telah menjadi hambatan utama dalam pengembangan industri perikanan lokal.
“Kementerian Kelautan dan Perikanan harus sesegera mungkin merealisasikan proyek ini. Potensi Natuna sangat besar, dan SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan serta pendapatan daerah,” ujarnya kepada media, Rabu (20/8).
Padahal, proyek ini sejatinya telah mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah. Fasilitas pendukung bahkan sudah mulai dibangun. Namun ironisnya, proses lelang pembangunan Pasar Ikan Ranai telah gagal empat kali sepanjang 2025, mengakibatkan mandeknya keseluruhan program strategis tersebut.
Kondisi semakin memburuk sejak pasar lama dirobohkan tanpa ada pengganti yang memadai. Akibatnya, para pedagang ikan terpaksa berjualan di lokasi seadanya dan mengalami penurunan omzet hingga 50 persen.
“Kalau tahun ini tidak juga dibangun, maka izin reklamasi lahan akan kadaluarsa, dan proyek ini bisa terancam batal total,” tambah Zulkarnaen.
Tak hanya berdampak pada ekonomi lokal, keterlambatan ini juga berpotensi merusak fasilitas yang telah dibangun akibat tidak terawat. Situasi ini dinilai bertolak belakang dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya poin ke-3 (kedaulatan pangan) dan ke-5 (penguatan ekonomi maritim dan pesisir) dalam agenda nasional.
Menariknya, pembangunan Pasar Ikan Ranai sebenarnya telah mendapat dukungan pendanaan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui dana hibah kepada KKP. Dana ini ditujukan untuk memperkuat SKPT Natuna sebagai pusat perikanan terpadu di wilayah barat Indonesia.
Kini, masyarakat hanya menuntut satu hal: aksi nyata. Mereka tak ingin potensi besar Natuna terbuang sia-sia hanya karena kendala teknis dan birokrasi.
“Natuna punya kekayaan laut yang luar biasa. Tapi tanpa fasilitas yang memadai, kami hanya jadi penonton di tanah sendiri,” tutup Zulkarnaen.
Laporan oleh Muhammad Fadhli
0 Komentar