 |
| Foto : April, Founder Garasi Keadilan dari Abby Justice Law Firm. |
Nuansametro.com - Karawang | Pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengenai kenaikan tunjangan anggota dewan yang kini mencapai Rp120 juta per bulan memicu gelombang kritik tajam dari berbagai kalangan.
Salah satu kecaman paling vokal datang dari April, Kepala Kesekretariatan DPD LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Karawang, yang menyebut langkah tersebut sebagai bentuk “pengkhianatan terhadap rakyat.”
Dalam pernyataannya kepada media di Karawang, Selasa (21/8), April yang juga dikenal sebagai Founder Garasi Keadilan dan bagian dari tim Abby Justice Law Firm menyampaikan kekecewaannya atas keputusan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Ia menilai, kenaikan tunjangan tersebut mencerminkan "telinga yang tuli dan mata yang buta" terhadap realitas penderitaan masyarakat.
“Ini bukan lagi soal angka, tapi soal rasa. Saat rakyat Karawang dan seluruh Indonesia berjuang mencari sesuap nasi, wakilnya justru sibuk menghitung kenaikan tunjangan beras, bensin, dan perumahan.” ujar Abby.
Tunjangan Fantastis di Tengah Krisis
April mengkritisi rincian tunjangan yang disebut Adies Kadir, seperti tunjangan beras yang naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta, serta tunjangan BBM dari Rp5 juta menjadi Rp7 juta. Bagi April, angka-angka ini tidak masuk akal, bahkan dianggap sebagai tamparan bagi akal sehat.
“Masyarakat hanya bisa beli beras kiloan, sedangkan mereka dapat tunjangan beras belasan juta. Ini arogansi kekuasaan yang kelewatan.”
Ia menekankan bahwa mayoritas rakyat Indonesia masih berkutat dengan persoalan serius seperti gizi buruk, pengangguran, keterbatasan akses kesehatan, dan merosotnya kualitas pendidikan. Sementara itu, para wakil rakyat justru sibuk menikmati fasilitas dan kemewahan.
Peringatan Keras untuk DPRD Karawang
Tak hanya mengkritik DPR RI, April juga menyampaikan peringatan keras kepada DPRD Karawang, terutama kepada Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin.
“Jangan jadi Adies Kadir versi lokal!” seru April.
“Mentalitas elitis seperti ini tidak boleh menular ke daerah. Anggota DPRD Karawang harus sadar, mereka dipilih untuk bekerja bagi rakyat, bukan memperkaya diri.”
April mendesak agar para legislator daerah lebih fokus pada fungsi pengawasan, penyusunan anggaran yang pro-rakyat, dan penyerapan aspirasi warga, alih-alih menuntut fasilitas pribadi.
“Ketika rakyat butuh pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, jangan beri mereka janji kosong atau birokrasi rumit. Beri mereka kehadiran nyata dari wakil yang peduli,” ujarnya lugas.
Tunjangan Adalah Amanah, Bukan Privilege
Di akhir pernyataannya, April mengingatkan bahwa seluruh tunjangan dan gaji para anggota dewan, baik di tingkat pusat maupun daerah, bersumber dari uang rakyat.
Maka, setiap rupiah yang diterima harus dipertanggungjawabkan dengan kerja nyata dan berpihak kepada kepentingan publik.
“Rakyat tidak butuh wakil yang kaya. Rakyat butuh wakil yang amanah dan berhati nurani,” tutup April penuh penekanan.
• Irfan Sahab
0 Komentar