LBH Arya Mandalika Geruduk Kantor PUPR Karawang, Tuntut Bongkar Mafia Proyek dan Sanksi ASN Malas

Foto : Hendra Supriatna, SH., MH saat aksi damai di kantor Dinas PUPR Karawang.

Nuansametro.com - Karawang | Puluhan warga yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arya Mandalika menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, Kamis (7/8). 

Mereka menuntut pembenahan serius terhadap dugaan praktik mafia proyek, penyalahgunaan wewenang, serta buruknya kedisiplinan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Karawang.

Aksi damai ini dipimpin langsung oleh Direktur LBH Arya Mandalika, Hendra Supriatna, SH., MH., didampingi Nalendra Candra Sunarya, serta didukung puluhan aktivis dan warga. Massa membawa mobil komando dan sejumlah poster bernada protes, mengecam carut-marutnya pengelolaan proyek di Dinas PUPR.

"Proyek Pemerintah Jangan Jadi Ajang Setoran"

Dalam orasinya, Hendra menyoroti berbagai laporan masyarakat yang menyebut adanya dugaan praktik kotor dalam proses tender proyek di Dinas PUPR.

“Kami menerima banyak pengaduan soal dugaan permainan proyek. Rekanan disebut harus menyetor uang untuk bisa menang tender. Ini praktik mafia yang sangat merugikan masyarakat dan harus dihentikan,” tegas Hendra.

Lima Tuntutan Keras LBH Arya Mandalika

Dalam pernyataan sikapnya, LBH Arya Mandalika menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemkab Karawang dan aparat penegak hukum:

1. Audit Proyek & Laporan Keuangan: Mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelesaikan laporan keuangan yang belum ditindaklanjuti oleh BPK RI, termasuk potensi kelebihan bayar dan indikasi proyek fiktif.

2. Tindak Tegas ASN Korup: Meminta aparat menangkap dan memproses hukum oknum ASN yang terlibat dalam korupsi dan praktik curang.

3. Sanksi untuk Pejabat Tak Disiplin: Mendesak pemberian sanksi kepada Kepala Bidang Bangunan Dinas PUPR yang dilaporkan jarang masuk kantor.

4. Dukung Reformasi ASN: Mendukung penuh program Bupati dan Wakil Bupati dalam menindak ASN yang tidak profesional dan malas.

5. Etika ASN Dipertaruhkan: Mendesak BKPSDM menjatuhkan sanksi kepada ASN yang melanggar etika, termasuk yang dilaporkan melakukan tindakan tidak senonoh terhadap perempuan bersuami.

Dukungan untuk Presiden Prabowo

Tak hanya fokus pada isu lokal, LBH Arya Mandalika juga menyatakan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam agenda pemberantasan korupsi nasional.

“Kami dukung penuh Presiden Prabowo untuk bersih-bersih dari korupsi. Tapi ini tidak akan berarti kalau di daerah masih banyak oknum yang mencari keuntungan pribadi lewat jabatan,” ujar Hendra.

Aksi Damai, Komitmen Berlanjut

Demonstrasi yang berlangsung tertib ini mendapat pengawalan dari aparat Polres Karawang. Setelah menyampaikan aspirasi, para peserta aksi membubarkan diri dengan damai.

Namun LBH Arya Mandalika menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir.

“Kami akan terus mengawal transparansi anggaran dan penegakan hukum di Karawang. Ini baru permulaan,” pungkas Hendra.

• NP