 |
| Foto : Ketua Umum FWJ Indonesia Pusat saat menggelar konferensi pers. |
Nuansametro.com – Karawang | Insiden yang terjadi di RSUD Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada 12 Agustus 2025, kini mencuat menjadi isu nasional. Perseteruan antara pihak keluarga pasien dan tenaga medis berbuntut panjang, bahkan diduga menyeret nama-nama pejabat hingga Kementerian Kesehatan RI.
Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia pun angkat bicara tegas, memberikan kritik keras dalam konferensi pers bertajuk "Mengubur Opini Liar, Ungkap Kebenaran" di Tangerang, Selasa (19/8/2025).
Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya alias Opan, menilai bahwa kegaduhan yang timbul tak lepas dari narasi-narasi sepihak yang dibangun sejumlah pihak, termasuk Kemenkes, pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan sejumlah pejabat publik Sumsel.
“Ini bukan hanya persoalan pelayanan rumah sakit, ini cerminan rusaknya sistem komunikasi dan pengelolaan krisis kesehatan publik. Banyak pihak justru ikut membangun opini liar yang menyudutkan satu pihak tanpa melihat dua sisi,” ujar Opan.
Ia bahkan menyebut viralnya insiden RSUD Sekayu lebih memicu perhatian publik ketimbang kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI, menunjukkan betapa serius dan sensitifnya perkara ini di mata masyarakat.
Kronologi Singkat: Dari Laporan Medis Kabur hingga CCTV Tersambar Petir
Persoalan bermula dari ketidakjelasan hasil diagnosa medis terhadap pasien lansia bernama Rita binti Yarob. Keluarga pasien, termasuk anak kandungnya Ismet Saputra Wijaya, mempertanyakan hasil laboratorium dugaan penyakit TBC yang tak kunjung keluar sejak 8 Agustus hingga 12 Agustus 2025.
Tensi memuncak ketika terjadi insiden emosional antara keluarga pasien dengan dokter spesialis penyakit dalam, dr. Syahpri Putra Wangsa. Dalam video yang kemudian viral di media sosial, terlihat keluarga pasien meminta dokter membuka masker. Diduga, video tersebut pertama kali diunggah oleh akun “Mimin Sekayu” yang diduga terafiliasi dengan pihak rumah sakit.
FWJ Indonesia menyayangkan munculnya video tersebut yang justru memperkeruh suasana.
“Kami menduga video itu diunggah oleh pihak internal RSUD Sekayu. Ini bentuk pelanggaran privasi, apalagi sebelumnya telah disepakati bahwa kedua belah pihak tidak akan mempublikasikan insiden,” ungkap Opan.
Yang lebih mencengangkan, permintaan keluarga untuk melihat rekaman CCTV dari ruang isolasi saat kejadian disebut tidak bisa dipenuhi karena CCTV diklaim tersambar petir.
Daniel Minggu, SH., advokat FWJ Indonesia, mengecam keras alasan tersebut.
“Jika benar CCTV rusak karena petir, ini bentuk kegagalan sistem keamanan. Rumah sakit modern seharusnya memiliki backup sistem dan standar keamanan data yang tinggi. Ini patut diselidiki secara serius oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.
FWJ Soroti Potensi Pelanggaran SOP dan Kriminalisasi Profesi Jurnalis
Ismet Saputra Wijaya yang diketahui adalah jurnalis aktif dan anggota FWJ Indonesia sejak tiga tahun terakhir, menjadi salah satu pihak yang disorot dalam peristiwa ini. FWJ menegaskan bahwa jika tindakan hukum dijatuhkan secara sepihak terhadap Ismet, hal itu merupakan bentuk kriminalisasi profesi wartawan.
FWJ juga menilai layanan RSUD Sekayu tidak mencerminkan kualitas pelayanan kelas VIP, meskipun pasien membayar biaya sebesar Rp9 juta secara pribadi.
Tidak diberikannya hasil laboratorium atau surat keterangan medis kepada keluarga pasien dianggap sebagai pelanggaran hak-hak dasar pasien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.
“Kalau pelayanan ruang VIP saja buruk, bagaimana nasib pasien BPJS kelas tiga? Ini pertanyaan kritis untuk Menteri Kesehatan dan jajaran pejabat kesehatan daerah,” sindir Daniel.
Bantahan Keluarga Soal Isu ‘Kerabat Bupati’
Dalam kesempatan yang sama, keluarga pasien membantah tegas tuduhan bahwa mereka mengaku sebagai kerabat Bupati Musi Banyuasin, Toha Tohet. Tuduhan tersebut dinilai mencemarkan nama baik keluarga yang datang murni sebagai masyarakat umum mencari layanan kesehatan.
“Kami tidak pernah mengaku sebagai keluarga Bupati. Kami datang sebagai rakyat biasa yang butuh kepastian layanan medis. Jangan lempar tuduhan tanpa bukti,” ujar Ismet Saputra.
Pesan Kritis untuk Menteri Kesehatan RI
Menutup pernyataan, FWJ Indonesia menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi cermin evaluasi menyeluruh terhadap sistem layanan kesehatan nasional, termasuk profesionalisme tenaga medis, transparansi manajemen rumah sakit, dan kebijakan komunikasi publik yang humanis.
FWJ bahkan mempertanyakan apakah ada unsur pencitraan politik di balik upaya membangun opini yang membela sepihak RSUD Sekayu dan dr. Syahpri Putra Wangsa.
“No viral, no justice? Kalau itu yang jadi budaya, keadilan tak akan pernah hadir bagi rakyat kecil,” pungkas Opan.
Kesimpulan: Saatnya Evaluasi Layanan Kesehatan Publik
Insiden RSUD Sekayu bukan hanya kasus miskomunikasi. Ini adalah potret nyata lemahnya pengawasan dan sistem manajemen rumah sakit pemerintah. Saatnya pemerintah, IDI, dan institusi kesehatan nasional duduk bersama untuk membenahi akar masalah, bukan hanya meredam kegaduhan di permukaan.
• Rls/Irfan
0 Komentar