Kejati Jabar Teken Pakta Integritas, Kawal 48 Proyek Strategis Dinas Bina Marga Tahun Anggaran 2025

 

Foto : Kejati Jabar menggelar Entry Meeting dan Penandatanganan Pakta Integritas pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis milik Dinas Bina Marga Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.

Nuansametro.com - Bandung | Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah yang bersih dan akuntabel. Bertempat di Aula R. Soeprapto Lantai 8, Kejati Jabar menggelar Entry Meeting dan Penandatanganan Pakta Integritas dalam rangka pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) terhadap 48 proyek strategis milik Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H., yang didampingi oleh Asisten Intelijen, Dr. Agustinus Herimulyanto, S.H., M.H.Li., serta jajaran Tim PPS Kejati Jabar. Hadir pula Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Agung Wahyudi, S.T., M.T., M.M., beserta jajarannya, serta perwakilan dari Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Muhamad Yusuf, S.Sos., M.Si., selaku Inspektur Pembantu Bidang IV.

Komitmen Bersama dalam Mendorong Pembangunan yang Transparan

Entry Meeting ini merupakan tindak lanjut dari permohonan Dinas Bina Marga kepada Kejati Jabar dalam upaya mengamankan 48 pekerjaan strategis di TA 2025. Sebagai bentuk komitmen bersama, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara pihak pemohon, penyedia jasa, konsultan pengawas, dan Inspektorat, yang disaksikan langsung oleh Kajati dan Asintel Kejati Jabar.

Dalam sambutannya, Kajati Katarina Endang Sarwestri menegaskan bahwa kehadiran Tim PPS Kejati Jabar bukan sekadar formalitas, tetapi bertujuan mengawal setiap proses pembangunan agar terhindar dari Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT).

“Kami pastikan, tidak ada penyedia jasa yang merupakan ‘titipan’ dari Kejaksaan. Jika ada yang mengaku demikian, mohon untuk dilaporkan. Kami tegaskan, Kejati Jabar tidak bermain-main dalam urusan ini,” tegas Kajati.

Penegakan Hukum Tetap Jadi Prioritas

Meski telah menjalin kerja sama melalui penandatanganan Pakta Integritas, Kajati menekankan bahwa tidak menutup kemungkinan dilakukan tindakan hukum jika ditemukan adanya pelanggaran atau laporan masyarakat.

“Penandatanganan kerja sama bukan berarti kebal hukum. Jika ada laporan atau temuan pelanggaran, kami akan menindaklanjutinya secara profesional dan proporsional,” tambah Kajati.

Mewujudkan Proyek Berkualitas dan Tepat Sasaran

Melalui program PPS ini, Kejati Jabar berharap pembangunan infrastruktur di Jawa Barat dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Dengan pengawalan dari Tim PPS, kami berharap seluruh proyek berjalan lancar, tidak ada penyimpangan, dan hasilnya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” pungkas Kajati.

Kegiatan ini menjadi simbol kuat dari sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang bersih, transparan, dan berkualitas di Jawa Barat.

• NP