 |
| Foto : Jalan Rengasdengklok - Sungaibuntu yang belum lama selesai dikerjakan, kini kondisinya sudah ada yang rusak berlubang. |
Nuansametro.com - Karawang | Proyek peningkatan Jalan Rengasdengklok – Sungaibuntu yang baru saja rampung dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), menuai sorotan tajam dari warga.
Alih-alih memberikan kenyamanan dan kelancaran akses antarwilayah, kondisi jalan yang sudah selesai dikerjakan justru mulai menunjukkan kerusakan.
Berdasarkan informasi dari papan proyek di lokasi, peningkatan jalan yang berada di Kecamatan Kutawaluya ini mencakup pekerjaan sepanjang 3.040 meter dengan lebar 7 meter, dengan masa pelaksanaan selama 170 hari kalender terhitung sejak 9 Juli 2024.
Proyek tersebut menggunakan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp6.320.000.000,00, dan dikerjakan oleh PT. Karina Prima Utama.
Namun belum genap setahun, jalan yang seharusnya menjadi penghubung vital untuk distribusi hasil pertanian dan aktivitas masyarakat di Karawang utara itu mulai rusak dan berlubang. Kondisi ini pun memantik kekecewaan warga.
> “Kalau tidak salah, jalan ini baru dibangun sekitar setahun lalu, tapi sekarang sudah terlihat titik-titik yang rusak dan berlubang. Padahal jalan ini sangat penting bagi kami, terutama untuk angkut hasil panen,” ujar Ahmad, salah satu warga yang sering melintas, saat ditemui Jumat (8/8/2025).
Ahmad menambahkan, kerusakan jalan tersebut sangat membahayakan, terutama saat musim hujan. Ia berharap pemerintah serius melakukan evaluasi terhadap kualitas proyek.
> “Kami butuh jalan yang layak dan aman. Jangan sampai anggaran besar yang sudah dikeluarkan jadi sia-sia,” harapnya.
Senada dengan itu, warga lainnya yang enggan disebutkan namanya secara lengkap (AS), juga menyoroti lemahnya pengawasan selama proses pengerjaan.
> “Dinas PUPR Karawang seharusnya melakukan pengawasan ketat agar kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis. Transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga penting untuk menghindari penyimpangan,” tegasnya.
AS menambahkan, pembangunan infrastruktur yang tidak berkualitas hanya akan menghambat laju ekonomi masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah.
Ironisnya, ketika wartawan nuansametro.com mencoba mengkonfirmasi pelaksana proyek dari PT. Karina Prima Utama melalui pesan WhatsApp, nomor wartawan justru diblokir tanpa tanggapan.
Sikap ini menambah pertanyaan besar tentang komitmen dan tanggung jawab pihak pelaksana terhadap kualitas pekerjaan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas PUPR Karawang maupun pihak pelaksana proyek.
Redaksi mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan melaporkan jika terdapat proyek-proyek infrastruktur yang bermasalah. Anggaran daerah adalah milik rakyat, dan penggunaannya wajib diawasi secara bersama-sama.
• Kojek
0 Komentar