 |
| Foto : Pengusaha asal Cikarang Bekasi, MJ didampingi Kuasa Hukumnya saat buka laporan polisi di Polda Jawa Barat. (Dok: Ist) |
Nuansametro.com - Bandung | Seorang pengusaha asal Cikarang, berinisial MJ, melaporkan sejumlah oknum pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang ke Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat perintah kerja (SPK).
Laporan tersebut resmi teregister dengan Nomor: LP/B/391/VIII/2025/SPKT/POLDA JAWA BARAT, pada Kamis (14/8/2025).
Melalui kuasa hukumnya dari Tim Hukum Komando Satria Negara yang dikomandoi oleh Ardiyono, MJ mengungkapkan bahwa kasus ini bermula sejak akhir tahun 2023.
Saat itu, perusahaannya dipercaya mengerjakan enam proyek milik Pemkab Karawang, dengan total nilai mencapai Rp 830 juta.
"Semua proyek diselesaikan sesuai spesifikasi, telah diperiksa oleh konsultan pemkab, disaksikan pejabat terkait dan aparat keamanan. Namun saat proses pencairan, justru muncul dugaan pemalsuan dokumen yang menyebabkan pembayaran dialihkan ke perusahaan lain," jelas Ardiyono dalam konferensi pers, Kamis (14/8) malam.
Upaya Damai Tak Membawa Hasil
MJ mengaku telah menempuh berbagai jalur administratif untuk menuntut haknya. Mulai dari pertemuan dengan bendahara, kasubag, hingga pelaporan ke Inspektorat dan Bagian Hukum Pemda Karawang.
"Bahkan inspektorat sudah tiga kali mengeluarkan rekomendasi pembayaran dan sempat membuat RAB pengganti. Surat resmi juga telah dilayangkan ke Bupati Karawang. Tapi hasilnya nihil. Tak sepeser pun dibayarkan," tambah Ardiyono.
Merasa Dihina oleh Pejabat Tinggi
Lebih jauh, MJ mengaku kecewa berat atas perlakuan salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Karawang. Dalam pertemuan terakhir, ia mengaku merasa direndahkan dan diperlakukan tidak manusiawi.
“Saya merasa dihina. Ternyata benar isu yang beredar tentang arogansi pejabat itu. Seolah dia merasa kebal hukum dan bisa mempermainkan siapa saja,” ucap MJ dengan nada kecewa.
Kerugian Fisik dan Mental
Tak hanya secara materi, MJ juga mengaku mengalami tekanan berat secara psikologis akibat persoalan ini. Hampir dua tahun lamanya ia harus menanggung beban mental dan keuangan yang sangat besar.
"Selama ini saya memilih menahan diri dan mencoba jalur damai. Tapi sekarang saya percaya hukum harus ditegakkan. Saya yakin Polda Jabar akan memproses kasus ini secara objektif dan tuntas,” tegasnya.
Dalam laporannya ke Polda Jabar, MJ mencantumkan sejumlah nama pejabat yang diduga terlibat dalam skandal ini. Saat ini, tim kuasa hukum tengah mempersiapkan langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika proses di daerah terhambat.
Redaksi NuansaMetro.com akan terus memantau perkembangan kasus ini.
• Red
0 Komentar