Nuansametro.com - Karawang | Suasana di Gedung DPRD Karawang memanas, Jumat (25/7/2025), saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan untuk membahas dugaan pelanggaran serius oleh oknum HRD PT FCC Indonesia berakhir tanpa kejelasan.
Pihak terlapor mangkir dari undangan, memicu gelombang kemarahan dari masyarakat dan aktivis yang hadir.
RDP yang seharusnya menjadi ruang klarifikasi dan dialog konstruktif, justru berubah menjadi panggung kekecewaan.
Ketidakhadiran perwakilan resmi dari PT FCC Indonesia dinilai sebagai tindakan arogan dan bentuk pelecehan terhadap lembaga legislatif serta masyarakat Karawang yang sedang menuntut keadilan.
Dede Jalaludin, SH., dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Proklamasi, mengecam keras sikap perusahaan. Dengan nada tajam, ia menilai absennya pihak terlapor sebagai tanda bahwa PT FCC Indonesia tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan.
“Kami merasa dilecehkan. Hari ini PT FCC Indonesia menunjukkan wajah aslinya: tidak serius, tidak peduli, dan tidak takut pada hukum. Tapi kami tidak akan mundur. Proses hukum tetap berjalan. Jangan anggap remeh rakyat Karawang,” tegas Dede.
Nada serupa disuarakan oleh Nana Satria Permana, aktivis Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB). Ia menyebut kehadiran utusan tanpa mandat resmi sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat rakyat Karawang.
“Yang datang tidak membawa solusi, malah menambah luka. Ini bukan hanya soal etika, tapi soal harga diri. Jika perusahaan terus bersikap seperti ini, jangan salahkan jika gelombang perlawanan rakyat akan membesar,” ujarnya penuh emosi.
Situasi di forum resmi DPRD itu menggambarkan kegagalan komunikasi dan rendahnya tanggung jawab korporasi terhadap masyarakat.
Ketidakhadiran pihak PT FCC Indonesia bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga mencoreng citra dunia industri di Karawang sebuah kawasan yang selama ini dikenal sebagai jantung industri nasional.
Kini, pertanyaan besar menggema di ruang publik: Ada apa dengan PT FCC Indonesia? Mengapa mereka memilih diam daripada hadir dan menjelaskan?
Dengan kepercayaan yang mulai luntur dan relasi perusahaan–masyarakat di ujung tanduk, publik menunggu langkah tegas, bukan sekadar janji atau diam membisu. Rakyat Karawang menanti keadilan, dan mereka tidak akan berhenti hanya karena perusahaan memilih bungkam.
Penulis: Kojek
Editor: Tim Redaksi Nuansa Metro
0 Komentar