Nuansametro.com - Karawang | Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia DPD Karawang, Syuhada Wisastra, melayangkan kritik tajam terhadap proyek pengadaan videotron senilai Rp 1,7 miliar yang dikerjakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang.
Videotron tersebut kini berdiri megah di atas Pos Polisi Alun-Alun Karawang namun disebut tidak menyentuh kepentingan publik secara langsung.
Dalam pernyataannya, Syuhada menilai proyek ini bertentangan dengan semangat efisiensi nasional yang digaungkan oleh pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto, serta tidak sejalan dengan instruksi penghematan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Di tengah dorongan untuk efisiensi dan penguatan sektor produktif, justru Diskominfo Karawang menghamburkan anggaran miliaran untuk alat promosi satu arah. Sementara media lokal yang aktif mengedukasi masyarakat justru diabaikan,” tegas Syuhada, Senin (14/7/2025).
Diskriminasi Terhadap Media Lokal
IWO Indonesia Karawang juga menyoroti tidak adanya transparansi dalam kerja sama antara Diskominfo dan media lokal. Bahkan, beberapa media lokal mengaku hanya menerima anggaran tahunan sebesar Rp 750 ribu angka yang jauh dari layak jika dibandingkan dengan nilai proyek videotron.
“Kami mempertanyakan, mengapa media yang menjaga independensi dan terus menyuarakan kepentingan rakyat justru dipinggirkan? Tidak ada MoU resmi, tidak ada transparansi soal siapa yang digandeng, bahkan tidak semua media diberi ruang,” lanjut Syuhada.
IWO menyebut kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan struktural yang menggerus keadilan informasi dan memperlemah peran media lokal sebagai mitra strategis pembangunan.
Simbolik, Bukan Solusi
Proyek videotron ini juga disebut sebagai bentuk belanja simbolik yang minim dampak. Syuhada mempertanyakan apakah telah dilakukan kajian manfaat dan efektivitas atas pengadaan tersebut.
“Apakah videotron ini benar-benar dibutuhkan? Bagaimana dampaknya ke publik? Atau ini hanya sekadar proyek yang bagus dilihat tapi hampa fungsi?” tanya Syuhada.
Empat Tuntutan IWO Indonesia Karawang
Sebagai bentuk sikap tegas, IWO Indonesia Karawang menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah daerah:
-
Audit Independen atas proyek videotron oleh BPK atau Inspektorat Daerah.
-
Transparansi Anggaran Media, termasuk siapa saja penerima kerja sama dan berapa nominalnya.
-
Pembuatan MoU Resmi antara Diskominfo dan media lokal untuk menjaga akuntabilitas.
-
Evaluasi Fungsi Videotron, dan alih fungsi jika tidak berdampak signifikan bagi masyarakat.
“Dengan Rp 1,7 miliar diletakkan di atas atap pos polisi, sementara media lokal berjalan dengan dana yang nyaris nihil, ini menunjukkan ketidakadilan dan pengabaian terhadap komunikasi publik yang sehat,” kata Syuhada.
Seruan untuk Masyarakat Sipil
Menutup pernyataannya, IWO Indonesia Karawang mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, organisasi profesi, dan media lokal untuk bersama-sama mengawal kebijakan publik agar tetap berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap rakyat.
“Kami tidak menolak teknologi. Tapi saat rakyat diminta berhemat, jangan biarkan pemerintah justru memamerkan kemewahan. Ini soal prioritas dan keberpihakan,” tutup Syuhada.
• NP
0 Komentar