Nuansametro.com - Karawang | Keresahan kembali mencuat di tengah masyarakat Karawang terkait praktik rekrutmen tenaga kerja oleh sejumlah perusahaan yang dinilai tidak berpihak kepada putra daerah.
Banyak pihak menyayangkan kecenderungan industri di kawasan tersebut lebih memprioritaskan pelamar dari luar Karawang, sementara ribuan lulusan sekolah lokal masih menganggur.
“Pantesnya, perusahaan-perusahaan yang berdiri dan beroperasi di Karawang harus memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal. Rasio 60% untuk warga Karawang dan 40% sisanya untuk luar daerah itu masih sangat logis dan adil,”ungkap Praktisi Hukum yang juga Ketua KAI Karawang, Nana Kustara, SH.,MH, Kamis (24/7).
Nana juga mengkritik lemahnya ketegasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dalam mengawal kepentingan rakyatnya sendiri.
Ia menilai, seharusnya Pemkab menunjukkan sikap tegas saat perusahaan lebih dulu melakukan rekrutmen di luar daerah, bahkan saat Job Fair lokal tengah digelar dengan meriah.
> “Kalau Pemkab serius berpihak, harusnya marah besar dan bersikap keras. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah lebih sibuk membuat gemerlap acara, tapi substansinya lemah,” lanjut Nana.
Wibawa Pemerintah Dipertanyakan
Pernyataan keras tersebut menyoroti turunnya wibawa pemerintah di mata para investor dan pemilik modal.
Menurut Nana, kondisi ini bukan terjadi tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang yang ditandai dengan berbagai kompromi politik, minimnya pengawasan, dan terlalu banyak “atraksi gimik” untuk mengundang tepuk tangan publik.
> “Banyak keputusan yang diambil lebih untuk pencitraan ketimbang keberpihakan nyata kepada rakyat. Ini yang membuat investor tidak merasa perlu tunduk kepada aturan lokal, karena tahu bahwa pemerintah daerah mudah dilewati,” tambahnya.
Pengangguran Lokal Jadi Tumbal
Dengan lebih dari 1.500 perusahaan industri yang beroperasi di Karawang, idealnya masyarakat setempat memiliki peluang besar untuk terserap sebagai tenaga kerja.
Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Angka pengangguran lulusan SMK dan SMA lokal tetap tinggi, meski Pemkab gencar menggelar Job Fair.
"Beberapa warga bahkan mengaku tidak pernah mendapatkan akses informasi terkait lowongan pekerjaan di perusahaan yang berlokasi tidak jauh dari tempat tinggal mereka," kata Nana.
Tuntutan Masyarakat: Regulasi Tegas & Transparansi
Masyarakat mendesak agar Pemkab Karawang segera menerapkan regulasi yang mengatur kuota tenaga kerja lokal secara tegas dan terukur.
Selain itu, proses rekrutmen diharapkan berlangsung transparan dan melibatkan pengawasan dari tokoh masyarakat maupun lembaga independen.
> “Sudah saatnya ada keberpihakan nyata. Karawang bukan hanya tempat berinvestasi, tapi juga tempat orang hidup dan bertumbuh,” tutup Nana.
• NP
0 Komentar