Nuansametro.com - Karawang | Isu jalan rusak di Kabupaten Karawang kembali mencuat ke permukaan. Di tengah kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, terungkap fakta mengejutkan: potensi pajak kendaraan bernilai miliaran rupiah justru dinikmati oleh daerah lain.
Setiap hari, ribuan kendaraan jasa sewa seperti bus karyawan, elf, dan mobil box lalu-lalang di jalanan Karawang. Berdasarkan estimasi, ada lebih dari 1.200 unit bus karyawan dan sekitar 3.000 kendaraan niaga sejenis yang aktif beroperasi di kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara ini.
Ironisnya, sebagian besar kendaraan tersebut masih menggunakan plat nomor dari luar daerah, seperti Jakarta (B) dan wilayah lain di Jawa Barat.
Akibatnya, pajak kendaraan bermotor (PKB) mereka tidak masuk ke kas Kabupaten Karawang, melainkan ke daerah asal plat kendaraan.
Padahal, menurut Direktur Social Policy and Political Studies (SOSPOLs), Muslim Hafidz, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karawang dari sektor ini bisa mencapai Rp39 miliar per tahun jika kendaraan tersebut dimutasi ke Karawang (plat T).
“Ini bukan hanya soal administrasi kendaraan, tapi soal keadilan fiskal. Kendaraan itu membebani jalan kita setiap hari, tapi pajaknya masuk ke daerah lain. Karawang rugi dua kali,” tegas Muslim dalam pernyataan tertulisnya.
Ia menyebut, Pemerintah Kabupaten Karawang sebenarnya sudah membentuk Tim Terpadu lintas sektorterdiri dari Muspida, Dishub, Disnakertrans, Subden POM, dan BPKAD, namun hingga kini tim tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan.
Muslim pun mendesak agar tim ini diaktifkan kembali dengan target yang jelas dan langkah konkret, seperti memberikan insentif regulatif kepada perusahaan penyedia jasa transportasi agar memutasi kendaraannya ke Karawang.
“Bukan hanya soal plat nomor. Ini menyangkut hak rakyat Karawang atas pembangunan yang adil. Kalau jalan rusak terus tapi pajak ke daerah lain, bagaimana kami bisa bangun infrastruktur yang layak?” lanjutnya.
Selain memberikan insentif, Muslim juga mengusulkan kebijakan afirmatif dari Pemkab, misalnya mewajibkan kendaraan yang beroperasi lebih dari sekian bulan di Karawang untuk segera mutasi ke plat lokal.
Solusi Konkret untuk Jalan Rusak
Dengan tambahan PAD dari pajak kendaraan, Karawang bisa memperbaiki jalan rusak secara berkelanjutan tanpa bergantung penuh pada anggaran provinsi atau pusat.
Terlebih, kawasan industri Karawang merupakan kontributor besar bagi perekonomian nasional, sehingga seharusnya mendapatkan dukungan fiskal yang sepadan.
Isu ini menjadi penting untuk dikawal oleh publik, terutama warga Karawang, agar pemerintah daerah benar-benar serius mengoptimalkan potensi yang ada.
Jangan sampai Karawang hanya menjadi tempat “dihabiskan” jalanannya, tapi tak mendapat apa-apa.
• NP
0 Komentar