Nuansametro.com - Karawang | Kondisi Jalan Raya Pangkalan di Kabupaten Karawang, yang menjadi satu-satunya jalur utama penghubung Karawang Selatan ke pusat pemerintahan Kabupaten Karawang, kini berada dalam kondisi rusak parah.
Aspal yang berlubang, permukaan bergelombang, hingga badan jalan yang nyaris tak layak pakai telah menjadi pemandangan sehari-hari bagi warga dan pengguna jalan.
Sejumlah warga dan pengendara mengeluhkan rusaknya infrastruktur vital ini yang dinilai sangat membahayakan keselamatan dan menghambat mobilitas masyarakat.
Rusaknya jalan diduga kuat disebabkan oleh lalu lintas truk-truk besar bermuatan berat milik perusahaan semen PT Jui Shin Indonesia (JSI) yang setiap hari hilir-mudik tanpa pengawasan jam operasional maupun regulasi kelas jalan.
“Setiap hari, bahkan setiap menit jalan ini dilewati truk besar bermuatan berat dari dan ke pabrik JSI. Cor beton cepat rusak, bahkan sudah banyak pengendara yang jatuh,” ungkap Didik, warga Desa Tamansari Pangkalan.
Pemerintah Daerah Dinilai Abai
Kemarahan publik bukan hanya tertuju pada pihak perusahaan, tapi juga pada Pemerintah Kabupaten Karawang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai abai terhadap kondisi darurat tersebut.
Warga mempertanyakan mengapa belum ada tindakan tegas, termasuk evaluasi terhadap dokumen penting seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas) milik PT JSI.
“Kami mendesak pemerintah daerah untuk membuka secara transparan: apakah PT JSI memiliki dokumen AMDAL dan ANDALALIN yang sah dan sesuai prosedur? Jika tidak, ini pelanggaran serius terhadap aturan lingkungan dan keselamatan publik,” ujar Siti Marliah, tokoh masyarakat Karawang Selatan.
Menurut regulasi yang berlaku, setiap industri besar dengan potensi dampak signifikan terhadap lingkungan dan lalu lintas wajib memiliki dan menjalankan rekomendasi dari dokumen AMDAL dan ANDALALIN.
Ketidakpatuhan terhadap hal ini bisa menjadi dasar hukum untuk penghentian kegiatan sementara hingga evaluasi menyeluruh dilakukan.
Jalan Umum Berubah Jadi Jalur Industri
Yang makin memprihatinkan, Jalan Raya Pangkalan yang berstatus sebagai jalan provinsi justru digunakan secara rutin oleh truk-truk industri bertonase berat.
Jalan ini tidak memiliki kapasitas kelas jalan yang memadai untuk kendaraan bertonase besar, apalagi dengan frekuensi tinggi tanpa pengaturan jam operasional.
“Ini jalur vital warga, bukan jalan industri. Namun setiap hari kami harus berbagi jalan dengan truk-truk besar tanpa henti. Ini bukan hanya mengganggu, tapi mengancam nyawa,” kata Rohman, pengemudi ojek online.
Solusi Jalan Khusus Tak Kunjung Terwujud
Warga dan aktivis lingkungan mendesak pemerintah provinsi untuk menuntut PT JSI membangun jalur khusus atau jalan industri sendiri, mengingat lokasi pabrik yang berada di Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, lebih dekat ke Tol Jakarta–Cikampek II Selatan.
Solusi ini diyakini bisa mengurangi tekanan pada Jalan Raya Pangkalan dan mengembalikan fungsinya sebagai jalur utama masyarakat.
Namun hingga kini, seruan tersebut belum juga dijawab pemerintah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Pemerintah dinilai “membisu” di tengah situasi yang telah mengancam keselamatan warga.
Tuntutan Masyarakat: Evaluasi Menyeluruh dan Penertiban
Masyarakat Karawang Selatan menuntut:
-
Audit terbuka terhadap dokumen AMDAL dan ANDALALIN milik PT JSI.
-
Penegakan aturan kelas jalan dan jam operasional kendaraan bertonase berat.
-
Pembangunan jalur khusus oleh PT JSI menuju akses tol terdekat.
-
Pemulihan segera kondisi Jalan Raya Pangkalan dengan konstruksi yang sesuai kelas jalan.
Jika tuntutan ini tidak direspons, warga mengancam akan melakukan aksi besar-besaran demi keselamatan dan hak akses publik yang layak.
“Kami tidak anti industri. Tapi keselamatan dan hak masyarakat juga harus dijaga. Jangan sampai rakyat jadi korban karena negara kalah oleh kekuasaan modal,” tutup Marliah.
Reporter: UNA
0 Komentar