Oleh: Reza Ferdyansyah, Ketua HMI Cabang Karawang
Dalam dinamika pembangunan daerah, prioritas anggaran seharusnya mencerminkan kebutuhan paling mendasar masyarakat. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi adalah pilar-pilar utama yang semestinya mendapat perhatian penuh dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya di Kabupaten Karawang.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya anggaran justru terkesan digunakan untuk kepentingan simbolik, bukan substansial.
Pembangunan Videotron oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Karawang yang menelan biaya hingga Rp1,8 miliar menjadi bukti nyata bagaimana eksistensi bisa mengalahkan esensi. Proyek ini tidak hanya jauh dari kata urgen, tetapi juga menyakiti rasa keadilan sosial masyarakat.
Ketika rakyat masih berjuang menghadapi persoalan pendidikan yang tidak merata, pelayanan kesehatan yang belum optimal, dan akses ekonomi yang timpang, pengeluaran untuk Videotron justru mengirimkan pesan keliru: bahwa citra lebih penting daripada substansi.
Padahal, prinsip pengelolaan APBD semestinya dilakukan dengan pendekatan efisiensi dan efektivitas yang berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Setiap rupiah dari uang rakyat harusnya diarahkan pada program-program strategis yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, terutama dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.
Kami menilai, pembangunan Videotron ini mencerminkan ketidaksinkronan antara program DISKOMINFO dengan visi besar Bupati Karawang: Karawang Maju.
Bagaimana bisa berbicara soal kemajuan jika arah pembangunan malah berputar pada proyek-proyek kosmetik yang minim kebermanfaatan?
Lebih dari itu, kebijakan ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan kurangnya evaluasi dalam pelaksanaan anggaran.
Ketika pemangku kebijakan lebih sibuk membangun citra digital daripada menjawab jeritan rakyat yang masih hidup dalam keterbatasan, maka bisa dipastikan bahwa ada yang keliru dalam arah pembangunan kita.
Untuk itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Karawang menuntut agar DISKOMINFO Kabupaten Karawang bertanggung jawab penuh atas keputusan yang menyimpang dari esensi kebutuhan masyarakat.
Kami juga mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program dinas, terutama yang menyangkut penggunaan anggaran besar tanpa urgensi yang jelas.
Kami percaya bahwa pembangunan yang berpihak pada rakyat tidak akan lahir dari proyek-proyek megah, melainkan dari keberpihakan pada kebutuhan dasar yang menyentuh langsung kehidupan warga.
Hanya dengan itulah kita bisa benar-benar menuju Karawang Maju, bukan hanya dalam spanduk dan slogan, tetapi dalam kenyataan hidup masyarakatnya.
0 Komentar