Nuansametro.com - Deli Serdang | Di tengah isu panas mengenai batalnya pelaksanaan Reses Tahap II DPRD Deli Serdang karena anggaran yang disebut-sebut tak kunjung cair, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang akhirnya buka suara.
Dalam keterangan resminya, Selasa (17/6/2025), Pemkab memastikan pelaksanaan reses tidak akan terkendala dan anggaran sudah disiapkan.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Deli Serdang, Ratna Dewi Novita, MAP, melalui siaran pers yang dirilis Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Deli Serdang.
"Anggapan bahwa pencairan dana reses lambat karena adanya pencopotan sejumlah pejabat di Sekretariat DPRD tidak menjadi masalah besar. Sudah ada staf yang menjalankan tugas, dan Plt Sekretaris DPRD juga telah ditunjuk. Jadi, saya pikir persoalan ini sudah clear," tegas Ratna.
Isu Internal Melebar ke Konflik Politik
Sebelumnya, beredar kabar bahwa Reses Tahap II yang seharusnya dilaksanakan 16–21 Juni 2025 terancam batal karena anggaran belum tersedia di Sekretariat DPRD. Kekacauan ini diduga buntut dari pencopotan lima pejabat penting di lingkungan Sekretariat DPRD oleh Bupati Deli Serdang, Asriludin Tambunan. Mulai dari Sekwan hingga Kasubag Umum.
Kondisi ini menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan anggota dewan. Apalagi, pengganti para pejabat yang diberhentikan dikabarkan belum memahami alur administrasi pencairan anggaran.
Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Kuzu Tarigan, pun turut angkat bicara.
"Soal dana reses, keluarnya memang biasanya mepet. Tapi sabar saja. Soal berapa besarannya, saya juga belum tahu, karena itu biasanya diurus staf," katanya.
Reses Nyaris Terganjal, Hubungan DPRD dan Bupati Memburuk
Selain masalah teknis, situasi diperburuk oleh dugaan retaknya hubungan antara sebagian anggota DPRD Deli Serdang dan Bupati Asriludin Tambunan. Sumber internal menyebut, ketidakharmonisan itu juga menjadi faktor yang menyulitkan koordinasi.
Bahkan, pembahasan Rencana Awal (Ranwal) RPJMD dikabarkan tidak melibatkan DPRD dan langsung naik ke tingkat provinsi.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik bahwa konflik berkepanjangan antara legislatif dan eksekutif bisa berdampak serius terhadap jalannya pemerintahan dan terhambatnya program-program pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.
Publik Menanti Penyelesaian
Reses adalah momen penting bagi wakil rakyat dalam menyerap aspirasi konstituen. Gagalnya pelaksanaan reses tentu menjadi preseden buruk bagi komunikasi antara rakyat dan pemerintah.
Masyarakat kini menunggu komitmen nyata dari Pemkab dan DPRD untuk menuntaskan perbedaan secara elegan, demi keberlangsungan pembangunan di Deli Serdang.
• Romson Nainggolan
0 Komentar