Nuansametro.com - Bandung | Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan komitmen kuat dalam upaya pemberantasan korupsi melalui Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (4/6/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Jawa Barat.
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., hadir langsung dalam kegiatan tersebut, didampingi Ketua DPRD Karawang H. Endang Sodikin, Sekretaris Daerah H. Asep Aang Rahmatullah, serta Kepala Inspektorat Asip Suhendar.
Turut hadir pula perwakilan dari DPRD Provinsi Jawa Barat dan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa seluruh kepala daerah dan DPRD di Jawa Barat telah menyatakan sikap bersama dalam membangun pemerintahan yang efektif dan efisien.
Komitmen tersebut dituangkan dalam lima poin utama antikorupsi.
“Seluruh pihak berkomitmen menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara transparan dan akuntabel, menjunjung tinggi integritas kelembagaan dan kepemimpinan, serta memastikan perencanaan dan penganggaran APBD bebas intervensi, demi kepentingan publik,” ujar Kang Dedi dengan tegas.
Ia menambahkan, penguatan fungsi pengawasan dan sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum bagi para kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
“Ini bukan sekadar seremoni, tapi langkah nyata kami sebagai kepala daerah. Hari ini kita menandatangani pakta integritas antikorupsi yang disaksikan langsung oleh Gubernur, KPK, dan BPKP. Ini adalah bukti komitmen kami untuk perubahan yang lebih baik,” jelasnya.
Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Barat menjadi simbol komitmen bersama untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antar seluruh pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi, demi mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi yang bersih dan berintegritas.
• NP
0 Komentar