Nuansametro.com - Karawang | Rencana renovasi Stadion Singaperbangsa Karawang mulai menimbulkan gejolak. Bukan karena penolakan terhadap pembangunan, melainkan karena nasib para pedagang kecil yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidup di kawasan tersebut kini di ujung ketidakpastian.
Sejak adanya surat instruksi pengosongan lapak diduga secara sepihak tanpa proses musyawarah, para pedagang merasa terpojok. Mereka menilai keputusan tersebut tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil.
"Kami para pedagang sudah menempati lokasi itu cukup lama. Kami juga membayar booking dan iuran bulanan. Tapi tiba-tiba datang surat pengosongan tanpa dialog, jelas membuat kami resah," ujar salah satu perwakilan pedagang dengan nada prihatin.
Lebih lanjut, mereka menekankan bahwa kehadiran mereka bukan untuk merusak tata kota, melainkan untuk mencari nafkah secara halal.
"Kami ini pedagang kecil yang cari penghasilan halal. Kami percaya Bupati Aep dan Pemda Karawang sayang terhadap rakyatnya, dan akan memberikan solusi yang adil. Jangan sampai kami hanya disuruh pergi, tapi tidak tahu harus ke mana untuk melanjutkan hidup," tambahnya.
Para pedagang juga menegaskan bahwa mereka mendukung upaya pemerintah untuk membangun dan mempercantik stadion.
Namun, mereka meminta agar pembangunan itu juga selaras dengan kepedulian terhadap nasib rakyat kecil.
"Kami tidak menghambat program pemerintah. Kami sadar pemerintah harus menata dan membangun, tapi juga jangan melupakan kewajibannya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Kalau rakyatnya justru dimiskinkan oleh pembangunan, lalu untuk siapa pembangunan itu?"
Dalam upaya mencari keadilan, para pedagang mendapat dukungan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakra yang menyatakan siap mendampingi hingga ada kejelasan relokasi.
"Alhamdulillah, kami mendapat dukungan dari LBH Cakra. Kami akan bertahan di sini sampai ada kejelasan tempat relokasi. Kami yakin, Pak Bupati akan bersikap bijak dan tidak mengabaikan unsur kemanusiaan," tutup mereka penuh harap.
Kini, masyarakat Karawang dan publik luas menantikan langkah nyata dari Pemkab Karawang untuk menyelesaikan polemik ini secara adil, manusiawi, dan berkeadilan sosial.
• NP
0 Komentar