Nuansametro.com - Karawang | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakra menyuarakan keprihatinannya terhadap bencana abrasi yang kembali melanda wilayah pesisir Karawang. Dalam pernyataannya, LBH Cakra menilai bahwa penanganan pemerintah terhadap abrasi masih bersifat insidentil, tidak berorientasi jangka panjang, dan minim keberpihakan terhadap warga pesisir yang terdampak.
“Abrasi bukan kejadian sekali dua kali. Ini sudah menjadi bencana alam rutin yang berdampak langsung pada kehidupan warga pesisir, terutama nelayan,” ujar Direktur Eksekutif LBH Cakra, Dadi Mulyadi, SH.
“Sayangnya, respons pemerintah masih terpaku pada bantuan darurat seperti makanan dan pakaian, tanpa solusi permanen.”tambahnya.
Dadi menekankan bahwa warga pesisir sebenarnya telah lama memahami pola abrasi yang terjadi, namun keterbatasan sarana dan dukungan membuat mereka hanya bisa bertahan hidup dengan cara seadanya.
“Warga punya semangat bertahan hidup, tapi tidak didukung oleh kemampuan dan kebijakan yang optimal dari pemerintah,” ujarnya.
Dalam kritiknya, Dadi juga menyoroti minimnya program-program struktural seperti pembangunan pemecah ombak, reboisasi mangrove, dinding penahan gelombang, hingga relokasi terencana.
“Sebagian besar hanya jadi wacana atau terkesan asal jadi. Dalam bahasa kami Ulah katingali, henteu digawe teuing!” sindirnya.
Tak hanya itu, Dadi turut mengungkit ketimpangan prioritas pembangunan yang dinilai tidak adil. Salah satunya terkait penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Jawa Satu Power yang dialokasikan untuk pembangunan jalan paving blok di Tuparev, bukan untuk kawasan pesisir yang lebih membutuhkan.
“Secara hukum mungkin tidak menyalahi aturan. Tapi ini menyingkap ketidakadilan dalam pembangunan. Daerah pesisir seolah jadi anak tiri, padahal di sana sumber daya alam Karawang ikut disumbangkan,” tegasnya.
LBH Cakra mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mengubah orientasi dan budaya kerjanya.
“Jangan tunggu viral, jangan tunggu dibully netizen baru bertindak. Warga pesisir adalah bagian tak terpisahkan dari Karawang. Tidak cukup hanya berpikir agar mereka bisa hidup, tapi juga bagaimana kehidupan mereka bisa lebih layak.”tegasnya.
Dadi berharap adanya forum bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang mendapat manfaat dari laut Karawang untuk merumuskan solusi jangka panjang yang konkret.
“Abrasi ini urusan kita bersama. Tidak bisa diselesaikan dengan jalan sendiri-sendiri,” pungkasnya.
• NP
0 Komentar