Nuansametro.com - Karawang | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arya Mandalika menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap buruknya pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang.
Hal ini mencuat setelah seorang warga bernama Pak Amad terpaksa pindah domisili ke kabupaten tetangga akibat proses pembuatan KTP yang berlarut-larut tanpa kejelasan.
Presiden LBH Arya Mandalika, Hendra Supriatna, SH.,MH, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan pembuatan KTP untuk Pak Amad sejak Juli 2024.
Namun, hingga setahun lamanya, proses tersebut tidak kunjung selesai. Bahkan, menurut Hendra, Pak Amad hanya menerima fotokopi KTP dan terus-menerus dilempar dari satu pejabat ke pejabat lain tanpa ada penyelesaian.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kelurahan Mekarjati dan Camat Karawang Barat, tapi semuanya saling menyalahkan. Tidak ada yang mau bertanggung jawab. Ini mencerminkan pelayanan publik yang lemah dan tidak berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
LBH Arya Mandalika meminta Bupati Karawang agar memberikan sanksi tegas kepada PLT Kepala Disdukcapil, Camat Karawang Barat, dan Lurah Mekarjati atas kelalaian tersebut.
Menurut Hendra, pelayanan yang buruk seperti ini bisa berdampak luas dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Pak Amad akhirnya memilih pindah domisili ke Kabupaten Bekasi karena di sana pelayanan lebih cepat. Ini ironi. Pemerintah seharusnya mempermudah, bukan mempersulit warga,” lanjut Hendra.
LBH Arya Mandalika juga menyoroti fenomena lemahnya kedekatan aparatur pemerintah dengan masyarakatnya. Banyak lurah, RW, bahkan RT tidak mengenal warganya secara langsung, terutama di daerah padat atau permukiman kos-kosan.
Hal ini dinilai sebagai cermin dari buruknya sistem deteksi dan pelayanan kependudukan di tingkat bawah.
“Kami ingin memberikan contoh kepada publik, bahwa layanan yang lambat dan berbelit ini tidak boleh lagi terjadi. Pemimpin jangan hanya puas karena bawahannya terlihat sibuk di mata pimpinan, padahal tidak bekerja maksimal di lapangan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, LBH Arya Mandalika menyampaikan harapan besar kepada para tokoh nasional seperti Prabowo Subianto, Dedi Mulyadi, Haji Aep Syaepulloh, dan Cellica Nurrachadiana untuk ikut menyoroti persoalan ini, demi memperbaiki sistem pelayanan publik yang lebih manusiawi dan responsif.
• NP
0 Komentar