Nuansametro.com - Karawang | Ketua DPRD Karawang H. Endang Sodikin memberikan pandangan konstruktif terkait rencana rotasi dan mutasi pejabat yang digulirkan Bupati Aep Syaepuloh. Meski menyambut positif langkah tersebut, Endang mengingatkan agar kebijakan ini juga difokuskan untuk menyelesaikan masalah krusial: kekosongan jabatan definitif di 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Karawang.
"Problem kita hari ini, ada pejabat yang sudah naik eselon tapi belum ikut diklatpim. Sekarang masih pakai pola dukduk, duduk dulu baru ikut pendidikan. Ke depan, harus dibalik jadi dikduk: ikut pendidikan dulu baru duduk menjabat," kata Endang kepada awak media, Rabu sore (4/6/2025).
Ia juga menyoroti masih adanya kesenjangan yang lebar antara pejabat senior dan junior di lingkungan ASN Karawang. Menurutnya, hal ini menyulitkan proses regenerasi, terutama di instansi penting seperti Dinas Kesehatan.
"Contoh konkret ada di Dinas Kesehatan. Sampai sekarang, kita masih kesulitan menyiapkan pengganti yang kompeten. Ini jadi bukti bahwa pembinaan ASN perlu diperkuat, apalagi kita sudah mengadopsi sistem merit," ujar HES yang dikenal sebagai figur sentral dalam mengantar Bupati Aep bergabung dengan Partai Gerindra.
Lebih lanjut, ia optimistis rotasi pejabat eselon II yang direncanakan sejak awal Mei lalu akan segera terlaksana pada Juni ini.
Setelah itu, tim Baperjakat diharapkan langsung melangkah ke tahap promosi jabatan eselon III sebagai upaya mempercepat pengisian jabatan eselon II yang kosong.
“Kalau promosi jabatan ini bisa langsung dijalankan, maka masalah kekosongan kepala dinas atau badan di 11 OPD itu bisa cepat diselesaikan. Belum lagi kita juga masih menghadapi situasi di mana beberapa camat merangkap jabatan,” tegasnya.
HES menegaskan, rotasi dan penyegaran pejabat bukan hanya soal perpindahan posisi, tapi harus menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat pelaksanaan RPJMD Karawang 2025–2029.
Ia berharap pejabat yang akan dilantik nantinya mampu beradaptasi cepat dengan regulasi dan program pemerintah pusat dalam semangat efisiensi dan pelayanan publik.
“Semoga rotasi ini bukan sekadar formalitas. Ini momentum untuk memperkuat fondasi birokrasi kita agar lebih tangguh dan adaptif terhadap tantangan zaman,” pungkas Endang Sodikin.
• NP
0 Komentar