Nuansametro.com - Deli Serdang | Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang berinisial RS kembali menjadi sorotan publik. Dugaan keterlibatannya dalam praktik korupsi dan pungutan liar (pungli) mencuat ke permukaan setelah disuarakan oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (Gempar Sumut).
Fajar Sinaga, Koordinator Gempar Sumut, dalam pernyataan resminya kepada wartawan pada Jumat (6/6/2025), menuding RS terlibat dalam sejumlah praktik dugaan korupsi yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Salah satu modus yang disoroti oleh Gempar Sumut adalah dugaan pungli dalam pengurusan Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis (SPPST) sebagai bagian dari syarat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“RS dan oknumnya memungut uang Rp 400 ribu per unit dari para pengusaha properti dan perumahan. Ini dilakukan sejak tahun 2023 hingga sekarang. Ini bukan lagi pungli, ini perampokan!” tegas Fajar.
Lebih lanjut, Fajar juga mengungkap dugaan rekayasa tender proyek di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah rehabilitasi aula Kantor Disnaker Deli Serdang dengan kode proyek 5465549.
"Proyek ini diduga hanya menjadi kedok untuk praktik korupsi berjamaah," ujar Fajar.
“Setidaknya kami mendeteksi ada delapan proyek besar yang sarat dugaan korupsi dengan total keuntungan mencapai Rp 3,8 miliar. Kami mendesak Kejaksaan dan Polda Sumut untuk segera memeriksa RS,” tandasnya.
Tak hanya itu, Fajar juga mengungkapkan bahwa RS disebut-sebut telah beberapa kali dipanggil oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut terkait penyelidikan kasus-kasus dugaan korupsi di instansinya.
Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai perkembangan kasus tersebut.
Kehidupan pribadi RS pun tak luput dari sorotan. Ia dikabarkan memiliki rumah mewah bak istana di kawasan Jalan STM, Kota Medan. Rumah dengan fasilitas mewah itu memicu pertanyaan publik terkait sumber kekayaan RS yang dinilai tak sebanding dengan penghasilannya sebagai pejabat daerah.
“Posisi sebagai Kadis Cipta Karya memang sangat strategis dan potensial menjadi lahan basah, karena berhubungan langsung dengan banyak pengusaha dan proyek pembangunan,” ungkap Fajar.
Publik kini menantikan sikap tegas dari aparat penegak hukum untuk menelusuri dan mengusut tuntas dugaan praktik korupsi yang mencederai kepercayaan masyarakat.
Reporter: Romson Nainggolan
0 Komentar