Nuansa Metro - Karawang | Tunggakan pajak mobil dinas milik Kecamatan Tirtajaya menuai kritik tajam dari kalangan aktivis pemuda. Mereka menilai masalah ini bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi mencerminkan buruknya tata kelola keuangan di lingkungan pemerintah kecamatan.
Aan Kayanto, Ketua Forum Warga Tirtajaya (FWT), mengungkapkan kekecewaannya dan menilai kejadian ini bisa menjadi preseden buruk dalam pengelolaan anggaran publik.
Ia mempertanyakan transparansi dan realisasi penggunaan anggaran, terutama dalam hal pemeliharaan kendaraan dinas.
“Setiap tahun pasti ada Renja (Rencana Kerja) dan realisasi anggaran. Pos untuk pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas itu pasti dianggarkan. Tapi jika pajaknya tidak dibayar, ke mana larinya anggaran itu?” tegas Aan, Kamis (8/5/2025).
Diketahui, pada tahun anggaran 2024, Kecamatan Tirtajaya mengalokasikan dana sebesar Rp92,3 juta untuk pemeliharaan kendaraan dinas.
Ironisnya, mobil dinas yang dimaksud tercatat menunggak pajak selama empat tahun, dengan terakhir kali dibayar pada April 2021.
“Bayangkan, mobil dinas saja pajaknya tidak dibayar. Itu baru satu pos. Bagaimana dengan anggaran lainnya? Bisa jadi banyak kejanggalan lain yang belum terungkap,” tambah Aan.
Kritik serupa juga disampaikan Sekretaris Jenderal DPC Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Tirtajaya. Ia menilai kelalaian tersebut sebagai bentuk apatisme terhadap amanah negara.
“Mobil dinas itu bukan milik pribadi, itu aset negara. Harus dirawat dan taat pajak karena itu mencerminkan kredibilitas pemerintah. Ini jelas kelalaian yang tidak bisa ditolerir,” ujarnya.
Ia pun mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang untuk tidak tinggal diam. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus transparan dan akuntabel karena menyangkut uang rakyat.
“Pemkab Karawang harus turun tangan. Jangan biarkan kepercayaan publik hancur gara-gara oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.
• Kojek
0 Komentar