Nuansametro.com - Karawang | Krisis kepercayaan terhadap BUMN kembali mencuat! Kali ini sorotan tajam tertuju pada PT Perusahaan Gas Negara (PGN) di Kabupaten Karawang.
Dalam pernyataan pedas, praktisi hukum terkemuka, Hendra Supriatna, S.H., M.H., menyebut distribusi gas PGN di Karawang sebagai "kegagalan sistemik" yang mengkhianati amanat negara!
Dengan nada geram, Hendra pendiri Law Office ARYA Mandalika menyoroti minimnya manfaat PGN untuk masyarakat Karawang.
“PGN itu BUMN, bukan perusahaan swasta cari untung semata. Tapi di Karawang, dari dua juta penduduk, pelanggan rumah tangga cuma 13 ribu, dan itu pun hanya di sekitar Klub Jambe. Lalu, untuk siapa gas ini didistribusikan?” cetusnya, Jumat (23/5).
Ancaman Bahaya Mengintai Warga!
Tak hanya soal ketimpangan distribusi, Hendra juga mengungkap potensi bahaya laten dari pipa-pipa gas PGN yang menjalar ke permukiman warga tanpa pengawasan memadai.
“Ini bukan sekadar salah kelola, ini potensi bencana! Pemerintah daerah tutup mata, PGN pun tak peduli,” ujarnya tegas.
Ironisnya, menurut Hendra, program CSR PGN Regional II justru tidak menyentuh masyarakat Karawang, melainkan diduga mengalir ke orang-orang dekat pimpinan PGN.
“Inilah bukti betapa parahnya penyimpangan! PGN ada di Karawang, tapi rakyat Karawang hanya jadi penonton,” katanya dengan nada tinggi.
KPK Diminta Turun Tangan!
Skandal ini mencuat di tengah penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam dugaan praktik jual beli gas bersama PT Inti Alas Elektrindo.
Hendra menegaskan, korupsi gas tak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga merusak dari akar hingga ke daerah.
“Ini bukan cuma soal bisnis atau proyek. Ini soal keberpihakan negara! Jika pemerintah dan KPK serius melawan korupsi, mereka harus turun langsung ke Karawang dan bongkar semua ini sampai ke akar!” tegas Hendra.
PGN: Ada Tapi Tak Terasa!
Karawang yang dikenal sebagai kota industri justru tak merasakan manfaat nyata dari kehadiran PGN.
“Ini memalukan. Karawang jadi contoh nyata kegagalan tata kelola energi nasional. Rakyat butuh gas murah, aman, dan mudah diakses—tapi yang terjadi justru sebaliknya,” tutup Hendra.
Kritik tajam ini menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat dan seluruh stakeholder energi. Jika BUMN sebesar PGN saja bisa gagal sebegitu parahnya di level daerah, bagaimana nasib wilayah lain di Indonesia?
• NP
0 Komentar