Nuansa Metro – Jakarta | Dugaan praktik pungutan liar (pungli) secara berjamaah di tubuh Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Pusat menggemparkan publik. Kuasa hukum Waosokhi (WS) Laoli, Andianus Laia, bersama Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Provinsi Jakarta, Erwin Ramli, mengungkap kasus tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Andianus menyebut, dugaan pungli melibatkan 17 oknum PNS Sudinhub Jakpus, dengan aliran dana yang mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ia menduga praktik tersebut terorganisir, dengan garis komando yang melibatkan langsung Kepala Sudinhub Jakarta Pusat, Wildan Anwar, serta Kepala Seksi Operasional, Haryo Bagus.
“Ini bukan lagi pelanggaran disiplin, tapi sudah masuk ranah pidana khusus. Pengakuan para pelaku sudah disampaikan di hadapan penyidik Saber Pungli Polda Metro Jaya. Dana yang dikumpulkan berasal dari para pemilik armada dan warga untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujar Andianus.
Ironisnya, lanjut Andianus, proses hukum yang ditangani Saber Pungli Polda Metro Jaya terkesan mandek dan tidak transparan, yang justru mencederai citra penegakan hukum.
Menurutnya, praktik pungli telah berlangsung sejak 2020. Waosokhi Laoli, yang sempat menjabat sebagai Koordinator Lapangan Penertiban Parkir Liar, menjadi saksi kunci sekaligus pelapor utama dalam perkara ini.
“Klien kami bahkan mendapat intimidasi dan sanksi disiplin setelah membuka aib ini, padahal semestinya dia dilindungi,” tambahnya.
Ketua LCKI Jakarta, Erwin Ramli, mendesak aparat untuk segera menindak tegas para pelaku.
“Bukti sudah sangat cukup, mulai dari video, rekaman suara, hingga pengakuan langsung. Jangan biarkan oknum-oknum ini merusak institusi,” tegasnya.
Dukungan terhadap pengusutan kasus ini juga datang dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin. Melalui laman resmi DPRD, ia meminta Inspektorat dan aparat penegak hukum bertindak tegas.
“Copot dan ganti para oknum yang terlibat. DPRD siap mengawal proses ini hingga tuntas,” ujarnya.
Khoirudin juga mengusulkan agar WS Laoli dihadirkan dalam forum resmi DPRD untuk memberikan keterangan terbuka, demi mencegah munculnya spekulasi publik.
DPRD DKI Jakarta dalam waktu dekat akan menggelar rapat gabungan antara Komisi A dan Komisi B untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk jajaran Dinas Perhubungan dan Inspektorat.
Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung, melalui juru bicara Chico Hakim, menyatakan akan mengusut kasus ini secara menyeluruh dan transparan.
“Pak Gubernur serius. Jika terbukti ada pungli yang terstruktur, sanksi tegas akan dijatuhkan tanpa pandang bulu,” ujar Chico, Senin (5/5/2025).
Ia menegaskan, reformasi besar-besaran di tubuh Dinas Perhubungan akan segera dilakukan guna membangun tata kelola yang bersih dan akuntabel.
“Ini jadi momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan publik,” pungkasnya.
• David Hardson
0 Komentar