Uang Parkir Ilegal di Jalan Tuparev Dituding Tak Jelas! Asep Agustian : 'Karcis Nggak Ada, Duit Masuk ke Mana?!'

Foto : Asep Agustian, SH., MH 

Nuansametro.com - Karawang | Praktik dugaan parkir liar yang merajalela di sepanjang Jalan Tuparev Karawang kembali menjadi sorotan tajam publik. Kali ini, seorang pengacara kondang Karawang, Asep Agustian, SH, MH yang akrab disapa Askun angkat bicara dengan nada pedas dan penuh emosi.

Dalam pernyataannya pada Selasa (13/5), Askun mengecam keras dugaan praktik parkir liar yang terjadi dari kawasan Toko Roti Holland Bakery hingga Toko Obat Eng Siu Tong. 

Menurutnya, kondisi ini bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencerminkan buruknya tata kelola kota.

"Saya minta para pejabat lepas dulu jabatannya, lepas emblem dan coba rasakan naik motor, parkir di kawasan Tuparev itu. Lihat sendiri bagaimana etika petugas parkirnya, berapa kali kita ditarik uang Rp2.000 meski cuma pindah beberapa toko!" tegas Askun, dengan suara lantang.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti gelapnya pengelolaan retribusi parkir yang dinilai tidak transparan dan penuh kejanggalan. Banyak petugas yang tak memberikan karcis parkir indikasi kuat bahwa praktik tersebut ilegal dan tidak masuk ke kas daerah.

"Kalau resmi, ya harus ada karcis dong. Tapi kenyataannya? Tidak ada. Uangnya masuk ke mana? Harusnya Bapenda bisa buka data itu, berapa sebenarnya pendapatan dari retribusi parkir ini," ujarnya geram.

Namun kemarahan Askun tak berhenti di situ. Ia juga menyoroti kondisi trotoar yang kini tak lagi ramah bagi pejalan kaki karena dipenuhi pedagang kaki lima dan motor yang parkir sembarangan.

"Pejalan kaki tidak dihargai sama sekali. Jalan kaki saja susah karena trotoarnya dipakai dagang dan parkir. Di mana Pol PP? Di mana Dishub? Kenapa tidak ditertibkan? Ini wajah kota sedang dibangun, tapi jadi rusak karena hal-hal seperti ini!" seru Askun, seakan mewakili jeritan warga Karawang.

Askun menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk menjatuhkan pihak manapun, melainkan bentuk kepedulian terhadap masa depan Karawang yang menurutnya butuh penataan ulang secara serius dan menyeluruh.

"Kalau terus dibiarkan, Karawang akan jadi kota yang kumuh, tak tertib, dan merugikan masyarakat kecil. Saatnya bertindak, bukan hanya duduk di belakang meja!" pungkasnya.

Akankah suara lantang Askun ini didengar pejabat Karawang? Atau justru tenggelam di balik kepentingan? Publik menanti aksi nyata.

• NP