Foto : Ketua Peradi kabupaten Karawang, Asep Agustian, SH., MH
Nuansa Metro - Karawang | Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Karawang yang juga dikenal sebagai pengamat politik, Asep Agustian, SH, MH, melontarkan kritik pedas terhadap pelayanan RSUD Karawang. Pernyataan keras tersebut disampaikannya menyusul viralnya kasus kematian seorang bayi yang diduga akibat kelalaian pihak rumah sakit.
Kasus ini mencuat ke publik setelah Edwin, seorang calon ayah, menyuarakan kekecewaannya terhadap pelayanan RSUD Karawang yang dinilai lamban dan tidak sesuai prosedur.
Unggahan Edwin di media sosial mendapat simpati luas dan menyulut kembali isu lama tentang ketimpangan pelayanan kesehatan.
“Saya sangat mengapresiasi keberanian Edwin. Terlepas dari benar atau salah, ia telah mewakili suara masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil oleh institusi pelayanan publik,” ujar Asep Agustian, saat ditemui di kantornya pada Rabu (7/5/2025).
Asep menyampaikan keprihatinannya atas dugaan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan yang dinilainya masih marak terjadi, terutama di rumah sakit-rumah sakit Karawang. Ia menyebut bahwa status sosial dan kemampuan ekonomi kerap menjadi penentu cepat atau lambatnya pelayanan.
“Kalau orang punya jabatan atau uang, pelayanannya cepat. Tapi kalau tidak punya, seringkali lambat. Ini nyata terjadi. Dan itu adalah bentuk diskriminasi pelayanan yang harus segera dihentikan,” tegasnya.
Ia juga mengungkap bahwa ini bukan kali pertama masyarakat menghadapi persoalan serupa. Menurutnya, sudah banyak laporan dan bukti yang menunjukkan rendahnya kualitas layanan kesehatan di Karawang, baik di rumah sakit milik pemerintah maupun swasta.
“Saya tidak menyasar satu rumah sakit saja. Tapi hampir semua rumah sakit di Karawang harus segera berbenah. Jangan tunggu masalah semakin besar,” tambahnya.
Menanggapi pernyataan pihak RSUD Karawang yang menyebut insiden ini hanya sebagai “kesalahpahaman”, Askun menilai hal tersebut sangat tidak sensitif.
“Jangan bicara soal takdir dulu. Ini soal prosedur, soal ketepatan tindakan medis. Harus ada evaluasi: SOP dijalankan atau tidak? Dokternya sigap atau lambat?” ujar dia.
Asep mendesak Direktur RSUD Karawang, dr. Andi Alam, untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa ketidaktegasan rumah sakit dalam menangani krisis seperti ini hanya akan memperkeruh keadaan.
“Jangan menunggu berita ini melebar dan berkembang ke arah yang tidak diinginkan. Segera ambil sikap dan benahi sistem pelayanan,” serunya.
Menutup pernyataannya, Askun mengingatkan bahwa rumah sakit sebagai lembaga publik wajib melayani semua lapisan masyarakat secara adil.
“Mereka digaji dari uang rakyat. Sudah seharusnya memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan siapa pun pasiennya,” pungkasnya.
• NP
0 Komentar