Nuansametro.com - Jakarta | Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan yang nilainya mencengangkan nyaris Rp 10 triliun.
Proyek ini digulirkan antara tahun 2019 hingga 2023, ketika Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Pengadaan laptop berbasis Chromebook, yang seharusnya mendukung pembelajaran digital di sekolah-sekolah, justru dinilai banyak pihak tidak efektif, terutama di wilayah Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan akses internet.
“Chromebook ini butuh koneksi internet stabil, padahal banyak daerah kita masih blank spot. Akhirnya, laptop-laptop itu cuma jadi pajangan,” ujar Ageta, pengamat yang mengikuti perkembangan kasus ini.
Penyelidikan terbaru Kejagung mengarah pada dugaan “persekongkolan jahat” dalam proses pengadaan. Salah satu titik penting penyidikan adalah penggerebekan apartemen staf khusus Mendikbudristek di kawasan Jakarta Selatan, yang berlangsung sejak 20 Mei 2025.
Dari lokasi tersebut, tim penyidik menyita laptop, flashdisk, dan sejumlah dokumen penting.
Benang Merah dengan Kasus-Kasus Besar Era Jokowi?
Pengamat politik Hersubeno Arief menilai kasus ini tak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas. Ia menyebut ada “benang merah” antara skandal pengadaan laptop ini dengan kasus-kasus besar lainnya, seperti BTS Kominfo, FTECH, dan PDNS, yang juga menyeret sejumlah nama di lingkar kekuasaan saat itu.
“Ini bagian dari pola. Ada indikasi kuat keterlibatan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan pada masa Presiden Joko Widodo,” kata Hersubeno.
Ia juga menyinggung terbitnya peraturan presiden yang melindungi jaksa dan keluarganya, sebagai isyarat bahwa penyelidikan kasus-kasus besar kini benar-benar mulai menyentuh titik-titik sensitif.
Laptop Merah Putih dan Kontroversi Tahun 2021
Kasus ini turut membangkitkan kembali ingatan publik pada proyek “laptop merah putih” yang diluncurkan tahun 2021. Saat itu, pemerintah menggadang produk dalam negeri untuk menekan impor dan menyerap tenaga kerja di masa pandemi. Konsorsium pengadaan bahkan melibatkan institusi ternama seperti ITB.
Namun, proyek ini menuai kritik karena harga laptop dinilai jauh lebih mahal dibanding produk sejenis di pasaran. Politikus Fadli Zon termasuk salah satu yang paling vokal mengkritik program tersebut.
“Sudah sejak awal proyek ini disorot publik, tapi baru sekarang penyelidikannya tampak serius,” ujar Ageta.
Penyidikan Semakin Dekat
Meski belum menetapkan tersangka, Kejagung diperkirakan akan segera meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Menurut Ageta, hanya di era pemerintahan baru inilah keberanian untuk membongkar korupsi berskala besar seperti ini mulai terlihat nyata.
“Ganti presiden, ganti pendekatan hukum. Baru sekarang kasus ini diselidiki lebih dalam,” ujarnya tegas.
Publik kini menunggu: Siapa yang akan bertanggung jawab atas proyek raksasa ini? Apakah nama-nama besar akan ikut terseret? Kejagung tampaknya belum akan berhenti.
• NP
0 Komentar