Nuansa Metro - Karawang | Pemerintah Kabupaten Karawang kembali menggelontorkan anggaran jumbo melalui program Karawang Sehat, sebuah inisiatif jaminan kesehatan daerah yang dirancang untuk menjangkau warga yang belum memiliki perlindungan seperti BPJS, Askes, atau asuransi swasta.
Namun ironisnya, di tengah ambisi besar dan aliran dana ratusan miliar rupiah, mayoritas masyarakat Karawang justru tetap mengandalkan layanan BPJS.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah Karawang Sehat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat atau hanya formalitas kebijakan?
Anggaran Jumbo, Realisasi Mini
Program Karawang Sehat pada tahun 2025 ini menghabiskan anggaran fantastis mencapai Rp 218,8 miliar, yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, antara lain:
-
Pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan BPJS: Rp 20 miliar
-
Bantuan iuran peserta BPJS kelas 3 melalui APBD II: Rp 23,6 miliar
-
Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu): Rp 10,9 miliar
-
Iuran jaminan kesehatan untuk PBPU dan BP kelas 3: Rp 164,2 miliar
Namun, hingga akhir April 2025, dari anggaran Rp 20 miliar untuk layanan di luar cakupan BPJS, baru sekitar Rp 1,5 miliar yang terserap di RSUD Karawang dan RS Jatisari.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Karawang, dr. La Ode Ahmad, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut bersifat fleksibel dan bisa disesuaikan lewat mekanisme Perubahan APBD (APBD-P).
"Kalau sampai enam bulan dana tidak terserap sesuai target, maka sisa anggaran akan disesuaikan dalam perubahan anggaran,” jelasnya, Rabu (30/4/2025).
Realita Lapangan: Masyarakat Masih Percaya BPJS
Di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan bahwa warga Karawang masih sangat bergantung pada BPJS. Baik BPJS yang ditanggung APBD Karawang maupun yang dibiayai pemerintah pusat (APBN), masih menjadi pilihan utama masyarakat.
"Kebanyakan masyarakat tetap pakai BPJS. Kalau nggak aktif, biasanya saya bantu urus," ujar Kartaman, seorang warga yang kerap mendampingi pasien ke rumah sakit.
Ketika ditanya soal Karawang Sehat, ia mengaku kurang tahu. “Saya lebih sering urus BPJS, itu lebih umum dan masyarakat sudah kenal,” katanya singkat.
Sosialisasi Minim, Program Raksasa Berpotensi Mandek
Fenomena ini mengindikasikan lemahnya sosialisasi program Karawang Sehat. Meskipun sudah berjalan dan diguyur anggaran besar, masyarakat belum mengenal atau memahami manfaatnya.
Dengan anggaran sebesar itu, publik tentu berharap adanya dampak nyata. Namun jika program tidak dikenal luas atau tidak mudah diakses, maka efektivitasnya pun patut dipertanyakan.
Apakah Karawang Sehat hanya akan menjadi proyek jangka pendek tanpa keberlanjutan? Atau masih ada peluang untuk membenahi dari sisi pelaksanaan dan sosialisasi?
Waktu akan menjawab. Tapi yang pasti, transparansi dan evaluasi menyeluruh menjadi kunci agar ratusan miliar uang rakyat tidak habis tanpa jejak.
• Kojek
0 Komentar