Nuansa Metro - Jakarta | Aliansi Gabungan R2-R3 Indonesia, organisasi yang mewadahi pegawai non-ASN dari berbagai daerah di Indonesia, kembali menyuarakan aspirasi mereka di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Kali ini, mereka datang bukan untuk berunjuk rasa, melainkan menggelar audiensi penting bersama anggota Komisi II DPR RI, H. Mardani Ali Sera, Selasa 6 Mei 2025.
Audiensi yang berlangsung di ruang BKSAP Gedung Nusantara III DPR RI ini dihadiri langsung oleh sejumlah tokoh penting dari Aliansi R2-R3 Indonesia, antara lain Ketua Umum Faisol Mahardika, Seknas Heru Gamma Yudha, Koornas Raka Deha dan San Rodi Kucay Doang, serta Juru Bicara Nasional Bahri Permana, Korwil Zainal Arifin dan Riki Triyatna.
Mereka juga didampingi oleh tokoh perempuan Nur Baity dan Taufik Hidayat dari unsur Aliansi PPPK Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Faisol Mahardika menyampaikan keluhan dan tuntutan ribuan pegawai non-ASN R2-R3 yang hingga kini belum jelas nasibnya, meskipun telah tercatat di database BKN sejak 2022 hingga 2024.
Ia menyoroti janji-janji yang sebelumnya disampaikan oleh pimpinan DPR RI saat aksi damai pertama pada 3 Februari 2025, yang belum kunjung terealisasi.
“Kami tidak tahu mengapa belum ada tindak lanjut dari janji-janji yang disampaikan para pimpinan saat itu. Aspirasi kami sudah dicatat, namun belum terlihat reaksi positif,” ujar Faisol.
Sementara itu, Koordinator Nasional San Rodi Kucay Doang menegaskan pentingnya langkah konkret dari DPR RI untuk menekan BKN agar segera menerbitkan regulasi atau surat edaran kepada kepala daerah guna mempercepat pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi pegawai non-ASN yang sudah masuk data BKN.
“Kami membawa salam hormat dari saudara-saudara R2-R3 di seluruh Indonesia. Harapan besar kami agar BKN segera bergerak menerbitkan regulasi percepatan DRH ini,” ujarnya di hadapan Mardani Ali Sera.
Menanggapi aspirasi tersebut, Mardani Ali Sera menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan tuntutan para pegawai non-ASN.
Ia meminta agar Aliansi segera mengirimkan salinan surat permohonan yang pernah dikirim ke Presiden RI serta hasil memo dari Istana.
“Insha Allah, saya akan menyampaikan ini kepada pimpinan DPR, termasuk kepada Bapak Sufmi Dasco. Kami juga akan mendorong BKN untuk segera menyelesaikan permasalahan R2-R3 yang sudah masuk database sejak 2024 agar segera diangkat menjadi ASN PPPK tahun ini,” tegas Mardani.
Audiensi ini menjadi babak lanjutan perjuangan panjang Aliansi R2-R3 Indonesia dalam memperjuangkan kejelasan status dan hak pegawai non-ASN di seluruh Indonesia.
Dengan semangat kolektif dan dukungan dari legislatif, mereka berharap tahun 2025 menjadi momentum penting terwujudnya keadilan dan pengakuan bagi ribuan pegawai yang selama ini menanti kepastian.
(Laporan: David Hardson S)
0 Komentar