Nuansametro.com - Deli Serdang | Ada hal janggal terjadi saat awak media berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak MTsN 2 Deli Serdang yang terletak di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Sejak Senin, 26 Mei 2025 hingga berita ini diturunkan, upaya bertemu dengan Kepala Sekolah, Hasnan Nasrun, S.Pd., tak kunjung berhasil.
Setiap kali awak media datang, selalu mendapat jawaban bahwa Kepala Sekolah sedang tidak berada di tempat. Bahkan, perilaku tidak kooperatif justru ditunjukkan oleh petugas keamanan (Satpam) sekolah yang dinilai arogan dan tidak sopan terhadap tamu.
Permintaan awak media untuk sekadar mengisi buku tamu pun ditolak. Satpam menyebut bahwa sekolah tidak pernah menerima tamu selain orang tua murid.
“Kepala sekolah tidak ada, dan sekolah tidak pernah menerima tamu selain orang tua murid,” ujar Satpam dengan nada ketus.
Padahal, sebagai institusi pendidikan publik, sekolah semestinya bersikap terbuka, apalagi terhadap media yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Kejadian ini pun menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat mengenai transparansi dan keterbukaan di MTsN 2 Deli Serdang.
Menurut informasi yang dihimpun, kedatangan awak media sebenarnya bertujuan untuk mengonfirmasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah dari pemerintah. Namun sayangnya, akses informasi justru seperti dibatasi dan dijaga ketat oleh pihak sekolah.
Menanggapi hal tersebut, T.S., seorang pemerhati pendidikan di Sumatera Utara, menyayangkan sikap tertutup pihak sekolah.
Ia menegaskan bahwa kepala sekolah sebagai pemangku jabatan publik harus bersikap terbuka kepada masyarakat, terlebih dalam hal penggunaan dana negara.
“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sekolah wajib memberikan informasi dengan cepat dan transparan agar tidak menimbulkan prasangka buruk dari masyarakat,” tegasnya.
T.S. juga menambahkan bahwa dunia pendidikan harus dijauhkan dari praktik komersial yang menciderai tujuan mulia pendidikan itu sendiri.
“Pendidikan adalah hak setiap warga negara untuk menjadi cerdas, bukan lahan bisnis. Media harus didukung dalam mengawasi dan memastikan tidak ada penyalahgunaan jabatan di sekolah-sekolah,” pungkasnya.
Dengan adanya kejadian ini, publik berharap agar pihak berwenang—terutama Kementerian Agama yang menaungi MTsN dapat segera melakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap kepemimpinan serta sistem keterbukaan informasi di MTsN 2 Deli Serdang.
(Romson Nainggolan)
0 Komentar