Nuansa Metro - Karawang | Pemerintah Kabupaten Karawang berencana menyulap eks Pasar Tradisional Pangakaran di Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya, menjadi Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) pada tahun 2025.
Lahan bekas pasar yang dulu dibangun dengan anggaran sekitar Rp 7 miliar itu kini terbengkalai karena minimnya aktivitas pedagang.
Kini, lahan kosong tersebut direncanakan menjadi pusat pengolahan sampah terpadu dengan anggaran mencapai hampir Rp 20 miliar.
Anggaran itu meliputi pengawasan pembangunan sebesar Rp 275 juta, pengadaan mesin pemrosesan sampah senilai Rp 15,58 miliar, dan pembangunan gedung kantor sebesar Rp 3,69 miliar.
Namun, rencana tersebut memicu polemik di tengah masyarakat. Sekretaris DPC GMPI Tirtajaya, Wawan Gunawan, menilai pembangunan TPST di kawasan padat penduduk tidak relevan dan berisiko mengganggu kenyamanan warga.
"Menurut saya ini tidak relevan dan tidak efisien. Ini kan tempat pengolahan sampah, pastinya akan ada bau tak sedap sebelum diproses, dan itu bisa mengganggu warga sekitar," ujar Wawan saat ditemui pada Minggu (20/04/2025).
Wawan juga menyoroti keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang sudah ada di Desa Gempolkarya, yang lokasinya tak begitu jauh dari Tambaksumur. Menurutnya, membangun TPST baru hanya akan menghamburkan anggaran.
"TPS3R di Gempolkarya itu masih aktif. Sayang kalau harus bangun lagi fasilitas baru dengan biaya sebesar itu, sementara kebutuhan warga belum tentu soal pengolahan sampah," lanjutnya.
Alih-alih membangun TPST, Wawan menyarankan agar pemerintah fokus mengembangkan potensi desa wisata yang ada di wilayah tersebut. Ia menilai itu akan lebih berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
"Daripada membangun TPST, lebih baik pemerintah dorong pengembangan desa wisata seperti di Tambaksari. Itu bisa jadi peluang ekonomi baru bagi warga dan anggaran bisa dimanfaatkan lebih tepat sasaran," tambahnya.
Proyek TPST ini kini tengah menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan masyarakat Tirtajaya. Banyak warga berharap agar pemerintah daerah meninjau ulang rencana tersebut secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
• Kojek
0 Komentar