Nuansa Metro - Karawang | Sejumlah titik pekerjaan normalisasi saluran irigasi di Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan publik. Proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang ini diduga tidak transparan.
Pasalnya, tidak ditemukan papan informasi proyek di lokasi pengerjaan, sementara tumpukan tanah hasil pengerukan dibiarkan berserakan di pinggir jalan umum dan mengganggu aktivitas lalu lintas warga.
Wawan Gunawan alias Bagong, Sekretaris Ormas GMPI DPC Tirtajaya, angkat bicara terkait hal ini. Ia menilai proyek normalisasi yang tengah berlangsung tersebut sangat janggal dan tidak terbuka kepada publik.
"Seharusnya Dinas PUPR transparan soal proyek ini. Apakah dibiayai oleh APBD atau dana pribadi? Menurut saya tidak masuk akal jika dikerjakan dengan uang pribadi. Namanya juga proyek normalisasi, ada biaya operasional seperti beli solar dan bayar operator alat berat," ujar Wawan, Senin (21/4/2025).
Ia juga menegaskan bahwa ketidakhadiran papan informasi di lokasi proyek merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-undang ini menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi dari badan publik, termasuk dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.
“Ini sudah jelas menabrak Undang-Undang KIP. Warga punya hak untuk tahu sumber dana dan detail proyek yang dikerjakan di wilayah mereka. Kalau semua serba diam dan tidak ada informasi, itu rawan disalahgunakan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Karawang, Aries, yang coba dikonfirmasi terkait proyek tersebut, belum memberikan tanggapan. Ia memilih bungkam saat dihubungi oleh awak media.
Proyek normalisasi saluran irigasi sejatinya penting untuk mendukung kelancaran aliran air pertanian dan menghindari banjir.
Namun, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi hal utama yang harus dijaga oleh pemerintah dalam setiap pelaksanaannya.
(Kojek)
0 Komentar