Foto : Sekretaris FKUB, Nana Satria
Nuansa Metro - Karawang | Pemerintah Kabupaten Karawang berencana mengalihfungsikan lahan eks Pasar Tradisional Pangakaran di Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya, menjadi Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) pada tahun 2025.
Proyek ini diperkirakan menelan anggaran hampir Rp 20 miliar.
Pasar yang sebelumnya dibangun dengan anggaran sekitar Rp 7 miliar ini kini terbengkalai karena minimnya aktivitas perdagangan dan pengelolaan yang kurang optimal.
Pemerintah pun berinisiatif memanfaatkan lahan tersebut untuk membangun TPST guna mengatasi permasalahan sampah di wilayah Karawang Utara.
Rincian anggaran proyek tersebut meliputi:
-
Jasa pengawasan pembangunan: Rp 275 juta
-
Pengadaan mesin pengolahan sampah: Rp 15,58 miliar
-
Pembangunan gedung kantor: Rp 3,69 miliar
Namun, rencana ini menuai sorotan dari masyarakat dan tokoh lokal. Sekretaris Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB), Nana Satria Permana, menyampaikan kritik tajam terhadap proses perencanaan dan eksekusi proyek ini.
"Logika pembangunannya terasa terbalik. Anggaran besar sudah disiapkan, tapi perizinan penting seperti AMDAL belum rampung. Pembangunan malah mau dikebut tanpa prosedur yang tuntas," ujarnya.
Nana juga menyoroti dampak lingkungan dan sosial karena lokasi TPST yang dekat dengan permukiman warga.
Menurutnya, perlu ada kajian mendalam terkait jarak aman antara fasilitas pengolahan sampah dan pemukiman.
"Ini bukan soal anti pembangunan, tapi bagaimana pembangunan itu benar-benar memberi manfaat, bukan malah membawa mudarat. Terlebih menyangkut kesehatan masyarakat," tambahnya.
Ia pun mengajak pemerintah untuk membuka ruang dialog dan melibatkan warga sekitar dalam proses evaluasi dan perencanaan.
"Anggaran Rp 15 miliar bukan angka kecil. Ini uang rakyat. Maka pembangunan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi," tegasnya.
FKUB berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek TPST ini, melibatkan tokoh masyarakat dan menjelaskan secara terbuka dampak serta manfaat dari pembangunan tersebut.
"Libatkan masyarakat, duduk bersama, agar tidak ada kesalahpahaman dan potensi konflik baru di kemudian hari," pungkas Nana.
• Kojek
0 Komentar