Nuansa Metro - Karawang – Komisi III DPRD Kabupaten Karawang memanggil seluruh pengembang perumahan yang hingga kini belum menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada Pemerintah Kabupaten Karawang. Penyerahan ini penting agar fasilitas tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Karawang, Deddy Indrasetiawan, mengungkapkan bahwa proses serah terima fasos-fasum terhambat karena keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).
Menurutnya, saat ini, hanya ada tiga orang petugas yang bertugas melakukan verifikasi di lapangan.
“PRKP sebenarnya sudah memfasilitasi prosesnya, bahkan sudah ada peta lokasi fasos dan fasum. Namun karena petugasnya hanya tiga orang, proses verifikasi jadi sangat lambat. Mereka harus turun langsung ke lapangan, mengukur taman, jalan, dan fasilitas lainnya,” ujar Deddy, Rabu (9/4/2025).
Menurut Deddy, proses verifikasi membutuhkan waktu cukup lama, tergantung pada luas area perumahan dan jenis fasilitas yang ada. “Satu perumahan tidak bisa selesai dalam satu hari,” tegasnya.
Terkait pengembang yang sudah tidak aktif atau tidak dapat ditemukan, Deddy menyebutkan bahwa proses serah terima tetap bisa dilakukan secara mandiri.
Caranya adalah dengan pelimpahan kuasa dari warga kepada pengurus RW sebagai perwakilan untuk menandatangani dokumen serah terima.
“Kalau pengembangnya sudah kabur, serah terima bisa dilakukan oleh pengurus RW. Warga cukup memberikan kuasa secara tertulis,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan adanya biaya dalam proses balik nama sertifikat ke pemerintah daerah. Biaya tersebut berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Jika anggaran pemerintah daerah memungkinkan, biaya itu bisa ditanggung APBD. Namun jika tidak, warga mungkin harus patungan.
“Ini penting agar warga bisa mengakses layanan perbaikan infrastruktur seperti saluran air, jalan lingkungan, dan penerangan jalan umum (PJU),” pungkasnya.
• Red
0 Komentar