Nuansa Metro - Karawang | Pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kutamakmur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan publik. Masyarakat mempertanyakan transparansi penggunaan dana desa yang digelontorkan ke BUMDes tersebut, lantaran minimnya laporan dan tidak jelasnya bentuk usaha yang dijalankan.
Kecurigaan muncul setelah Ketua BUMDes yang baru, Agus, menyampaikan bahwa dirinya hanya menerima aset senilai Rp10 juta berupa peralatan komputer dari pengurus sebelumnya.
Sementara, anggaran tahun 2022 sebesar Rp50 juta yang juga dialokasikan untuk BUMDes, hingga kini belum jelas keberadaan aset maupun hasil usahanya.
“Yang saya terima baru aset Rp10 juta berupa komputer dan lainnya dari pengurus lama. Untuk dana Rp50 juta tahun 2022 itu, saya belum tahu asetnya apa karena memang belum saya terima,” jelas Agus saat ditemui di kantor BUMDes pada Senin (14/04/2025).
Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa (PKD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang, Didin Saepudin, turut hadir ke Desa Kutamakmur untuk menindaklanjuti persoalan ini.
Ia meminta agar laporan pertanggungjawaban (SPJ) tahun 2022 segera diserahkan oleh pengurus lama ke pengurus baru.
“SPJ-nya ada, tapi belum diserahkan secara sah ke Ketua BUMDes yang sekarang. Kami minta dalam waktu dekat agar dokumen tersebut segera diserahkan,” ujar Didin.
Senada dengan itu, Waryat selaku Pendamping Kecamatan juga menegaskan bahwa aset berupa mesin penggilingan pakan masih berada di tangan Ketua BUMDes sebelumnya.
“Saat musyawarah desa dulu, Ketua BUMDes yang lama sudah diundang, tapi tidak hadir. Dalam waktu dekat akan kami undang lagi supaya aset segera diserahkan ke Ketua BUMDes sekarang. Ini penting demi kejelasan dan transparansi kepada masyarakat serta pemerintah desa,” tegasnya.
Masyarakat Desa Kutamakmur berharap persoalan ini segera tuntas agar pengelolaan BUMDes bisa berjalan secara akuntabel dan memberi manfaat nyata bagi warga desa.
• Kojek
0 Komentar