Nuansa Metro - Lebak | Dugaan praktik kotor dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTsS Al-Falah Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Banten, mencuat ke permukaan dan memicu kemarahan masyarakat.
Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) didesak untuk segera turun tangan membongkar dugaan sindikat manipulasi data yang dinilai mencoreng dunia pendidikan.
Investigasi yang dilakukan tim media Nuansa Metro menemukan adanya ketidaksesuaian mencolok dalam data jumlah siswa. Di laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, tercatat 96 siswa terdaftar di MTsS Al-Falah.
Namun, dalam konfirmasi langsung ke pihak sekolah, hanya diakui ada 94 siswa dengan 12 tenaga pendidik aktif.
Perbedaan data ini memperkuat dugaan adanya penggelembungan jumlah siswa demi mendapatkan dana BOS yang lebih besar dari yang seharusnya.
Jika benar, maka praktik ini jelas merugikan negara sekaligus menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
"Kami mencium bau permainan kotor di balik manipulasi data ini. Negara dirugikan, kepercayaan masyarakat dipermainkan. Kemenag RI harus segera bertindak tegas tanpa kompromi," tegas seorang anggota tim investigasi.
Namun, kecurigaan publik semakin membesar setelah Plt. Kepala Kantor Kemenag Lebak, H. Badrusalam, S.Ag, hanya berjanji akan melakukan "kroscek ke lapangan" tanpa diikuti tindakan nyata.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah konkret yang diambil oleh Kemenag Lebak untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
Publik kini mempertanyakan, mengapa dugaan pelanggaran serius ini terkesan dibiarkan berlarut? Siapa yang berusaha dilindungi? Apakah ada kepentingan tersembunyi di balik lambannya respons aparat berwenang?
Nuansa Metro bersama berbagai pihak mendesak Kemenag RI segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan ini.
Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Jika terbukti bersalah, semua pihak yang terlibat tanpa kecuali harus diseret ke meja hijau, tanpa ada perlindungan jabatan.
Tidak boleh ada ruang bagi mafia pendidikan di negeri ini. Dunia pendidikan harus dibersihkan dari praktik korupsi, manipulasi, dan kebohongan. Demi masa depan generasi bangsa, penegakan integritas pendidikan tidak bisa ditawar-tawar.
(David Hardson S)
0 Komentar