Nuansa Metro - Lebak | Aktivis sosial Kabupaten Lebak, Dani Saeputra, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak. Dalam keterangannya kepada media pada Kamis (24/4/2025), ia menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan serta dugaan ketidaktransparanan penggunaan anggaran publikasi di Diskominfo Lebak.
Menurut Dani, banyak ruas jalan di Lebak, baik jalan kabupaten maupun poros desa, dalam kondisi rusak parah. Lubang-lubang menganga, permukaan jalan yang bergelombang, dan genangan air kerap ditemui di berbagai titik. Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan masyarakat.
“Jalan-jalan di Kabupaten Lebak berlubang di mana-mana, semrawut, bahkan mirip Sungai Ciujung yang tak pernah surut banjir. Ini bukan cuma soal kenyamanan, tapi menyangkut keselamatan masyarakat,” ujar Dani saat ditemui di Sekretariat GMBI Distrik Lebak.
Dani menilai, respons Pemkab Lebak terhadap aspirasi masyarakat sangat lamban, terutama dalam hal perbaikan infrastruktur dasar.
Ia pun menyebut kinerja pemerintah saat ini tidak mencerminkan semangat visi dan misi yang pernah dijanjikan saat kampanye.
“Pemda Lebak harus dievaluasi. Mereka jauh dari kata disiplin, dan hanya memberikan janji-janji kosong,” tegasnya.
Tak hanya soal infrastruktur, Dani juga menyoroti kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lebak. Ia mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran publikasi yang menurutnya tidak pernah diumumkan secara terbuka kepada publik.
“Saya tantang semua media datang ke Diskominfo, tanya ke mana anggaran publikasi itu selama ini? Berapa miliar uang rakyat yang dihabiskan tiap tahun, tapi tak pernah ada laporan transparan? Rakyat berhak tahu,” ucap Dani.
Atas dasar itu, Dani bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan dan melakukan audit terbuka terhadap penggunaan anggaran Diskominfo Lebak.
“Jangan seperti main petak umpet. Publik perlu tahu ke mana uang mereka mengalir,” imbuhnya.
Ia berharap, kritik yang disampaikannya bisa menjadi pemicu perbaikan nyata di tubuh pemerintahan daerah, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten dan provinsi.
“Kalau tidak ada perubahan, jangan salahkan rakyat jika nanti turun ke jalan. Pemimpin itu bukan hanya duduk di belakang meja, tapi hadir menjawab keluhan masyarakat,” pungkas Dani.
(David Hardson S)
0 Komentar