Nuansa Metro - Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan pemotongan anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemotongan ini diduga mengurangi alokasi dana per porsi dari Rp10.000 menjadi Rp8.000, yang berpotensi mempengaruhi kualitas makanan yang diterima masyarakat.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan keprihatinannya atas dugaan penyimpangan tersebut. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan manfaat program tetap optimal bagi masyarakat.
Selain pemotongan anggaran, KPK juga mengidentifikasi potensi kecurangan dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang mencakup pembangunan fisik serta pengadaan bahan baku.
Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat menghambat tujuan utama program dalam meningkatkan asupan gizi masyarakat.
Untuk mencegah penyimpangan lebih lanjut, KPK menekankan pentingnya pengawasan ketat serta validasi informasi yang beredar terkait pelaksanaan program MBG.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, telah bertemu dengan pimpinan KPK untuk meminta pendampingan dalam menjalankan program ini.
Mengingat besarnya anggaran yang terlibat, pengawasan yang masif dinilai sangat diperlukan agar program tetap berjalan sesuai harapan.
KPK berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
• Red
0 Komentar