Nuansa Metro - Karawang | Unjuk rasa yang digelar Koalisi Rakyat Sipil untuk menolak Undang-Undang TNI di depan Gedung DPRD Karawang berakhir ricuh pada Kamis (27/3/2025). Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Karawang, H. Elyasa Budianto, menyayangkan kejadian tersebut dan menilai insiden itu seharusnya tidak perlu terjadi jika DPRD Karawang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Menurut Elyasa, kericuhan dipicu oleh ketidakhadiran anggota DPRD Karawang untuk menemui massa.
"Kericuhan terjadi karena tidak satu pun anggota DPRD Karawang yang bersedia menemui pengunjuk rasa. Akibatnya, emosi massa memuncak," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seharusnya para wakil rakyat tidak menghindar, tetapi justru hadir dan berdialog dengan massa.
"Sebagai pejabat publik, sudah seharusnya mereka menemui para demonstran dengan sikap yang gentle, mendengarkan tuntutan mereka, dan mencari solusi. Bukan malah menghindar," tegasnya.
Elyasa juga mengkritik pernyataan Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, yang dalam sebuah media online menyebut ada dalang di balik aksi anarkis tersebut.
Menurutnya, pernyataan itu tidak bijak dan justru memperkeruh keadaan.
"Sebagai Ketua DPRD, ia seharusnya meminta maaf karena tidak merespons aksi unjuk rasa dengan menemui massa, bukan malah mencari kambing hitam," tambahnya.
"Menjadi sebuah kemakluman dimana DPRD satu kompleks dengan kantor pemerintah daerah, maka aksi demonstrasi menjadi hura hara itu seharusnya Bupati dan anggota dewan menyambutnya," pungkasnya.
Kericuhan dalam aksi ini menjadi catatan penting bagi DPRD Karawang dan Bupati agar lebih terbuka terhadap aspirasi rakyat dan tidak menghindari dialog dengan masyarakat yang menyampaikan tuntutan mereka secara langsung.
• Irfan Sahab
0 Komentar