Nuansa Metro - Karawang | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengklaim bahwa rekapitulasi data aset daerah telah mencapai 90 persen. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BPKAD Karawang, Asep Hazar, dalam keterangan resminya yang diterima awak media baru-baru ini.
Menurut Asep, angka tersebut diperoleh berdasarkan laporan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat dalam proses pendataan aset milik pemerintah.
Meski hampir rampung, ia mengakui masih ada beberapa aset yang belum terdata sepenuhnya dan bahkan masih dikuasai pihak lain.
"Rekapitulasi data aset hampir selesai, sudah mencapai sekitar 90 persen. Masih ada beberapa SKPD yang belum menyelesaikan pendataan, tapi kami menargetkan paling lambat dalam satu bulan ke depan semuanya sudah selesai," ujarnya.
Namun, pernyataan ini mendapat sorotan tajam dari kalangan mahasiswa, khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang.
Ketua BEM FH UBP, Irfan Maulana, mempertanyakan keabsahan data tersebut, terutama terkait kasus penyerobotan lahan masyarakat di Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang.
Menurut Irfan, hasil kajian agraria yang dilakukan pihaknya menemukan bahwa masih ada konflik kepemilikan lahan antara warga dan Pemkab Karawang. Salah satu kasus yang mencuat adalah sengketa tanah seluas 3.043 m² di Jalan Raya Batujaya, Desa Batujaya.
Lahan tersebut diklaim sebagai aset pemerintah dan dijadikan akses jalan utama menuju Jembatan Batujaya yang menghubungkan Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi.
“Dari kajian kami, masih ada konflik agraria yang belum tuntas hingga saat ini, khususnya terkait dengan aset tanah milik warga yang telah diklaim oleh Pemkab Karawang. Padahal, lahan tersebut masih dimiliki oleh warga,” kata Irfan saat diwawancarai usai diskusi soal permasalahan agraria di Kampus UBP Karawang, Jumat (14/3/2025).
Ia pun mempertanyakan akurasi klaim BPKAD Karawang mengenai pendataan aset yang disebut sudah mencapai 90 persen.
"Apakah data capaian 90 persen ini hanya sekadar laporan agar atasan senang? Karena faktanya, masih banyak aset yang bermasalah, khususnya tanah yang masih dalam sengketa," tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak BPKAD Karawang terkait kritik yang disampaikan mahasiswa. Sengketa kepemilikan aset, terutama tanah, masih menjadi permasalahan yang kerap terjadi di berbagai daerah, termasuk Karawang.
Sejumlah pihak berharap pemerintah dapat lebih transparan dalam pengelolaan aset demi menghindari konflik berkepanjangan.
• Red
0 Komentar