Nuansa Metro - Karawang | Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Sipil di Karawang berujung ricuh, bahkan beredar kabar bahwa puluhan demonstran diamankan oleh pihak kepolisian. Direktur Mahar Kurnia Institute, Mahar Kurnia, menanggapi peristiwa ini dengan kritis.
Saat ditemui awak media di kantornya di Palumbonsari, Karawang Timur, Mahar menegaskan bahwa kebebasan berpendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang, dan setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasinya.
Sayangnya, menurut dia, dalam aksi ini, tidak satu pun pejabat eksekutif maupun legislatif yang hadir untuk menemui para pengunjuk rasa.
"Kalau bicara momentum, mungkin karena mendekati Lebaran dan akhir Ramadan, kita bisa maklumi. Tapi secara tanggung jawab, jangan sampai masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya merasa seperti kehilangan arah," ujar Mahar, yang akrab disapa Kang Mahar.
Dalam aksi yang membawa lebih dari sepuluh tuntutan itu, termasuk isu tambang di Karawang Selatan, terjadi bentrokan antara demonstran dan aparat.
Bahkan, kata Mahar, sempat beredar narasi bahwa beberapa pendemo menghilang setelah diamankan.
Polisi Diminta Transparan
Kang Mahar mempertanyakan sikap aparat dalam menangani aksi ini. Ia menilai biasanya aksi unjuk rasa selalu berkoordinasi dengan Satuan Intelkam, bahkan beberapa anggota kepolisian ikut membaur dengan massa. Namun, kali ini situasinya berbeda.
"Ada pernyataan dari Kapolres bahwa pendemo membawa senjata tajam. Ini harus diungkap dan dibuktikan oleh aparat penegak hukum," tegasnya.
Mahar juga menyoroti video yang beredar, di mana terlihat polisi menenteng senjata api saat mengawal aksi. Menurutnya, hal ini menimbulkan kesan seolah-olah aparat berhadapan dengan musuh, bukan rakyat yang menyampaikan aspirasi.
"Kita ini rakyat, jangan sampai dipolitisir dan diadu domba," katanya.
Kritik untuk Bupati dan Wakil Rakyat
Selain menyoroti tindakan kepolisian, Kang Mahar juga mengkritik ketidakhadiran Bupati Karawang, H. Aep, serta pejabat eksekutif dan legislatif lainnya dalam aksi tersebut.
"Saya yakin para pendemo telah memberikan pemberitahuan, dan aparat pasti berkoordinasi. Seharusnya pejabat daerah sigap menemui mereka, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.
Ia berharap kondisi tetap kondusif, terutama menjelang Idulfitri, serta meminta semua pihak untuk menahan diri.
"Isu yang dibawa, baik soal revisi UU TNI maupun tuntutan lainnya, seharusnya disikapi dengan bijak. Wakil rakyat harus sigap dan meluangkan waktu untuk berdialog dengan masyarakat," tutupnya.
Mahar juga mendesak kepolisian segera merilis nama-nama mahasiswa yang diamankan dan membebaskan mereka jika tidak terbukti bersalah.
Ia mengingatkan bahwa momentum ini bisa menjadi ajang pembuktian bahwa polisi adalah bagian dari masyarakat dan dekat dengan rakyat.
• Red
0 Komentar