Foto : Wamendagri Bima Arya Sugiarto, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025. (Dok: Ist)
Nuansa Metro - Jakarta | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah untuk mewaspadai lonjakan harga pangan menjelang Ramadan dan memastikan serapan gabah oleh Bulog berjalan maksimal. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, yang juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengawasan Perizinan di Daerah, Selasa (4/2) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Bima Arya menyoroti dua persoalan utama yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, yakni kenaikan harga jagung yang telah menembus Rp7.000 per kilogram di tingkat peternak serta harga gabah kering petani yang terus berfluktuasi.
“Saya kira ini perlu dimonitor, baik itu produksi maupun distribusinya oleh teman-teman di daerah dan dinas terkait,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya percepatan serapan gabah oleh Bulog. Pemerintah menargetkan serapan sebesar 30 juta ton di 26 provinsi, sehingga koordinasi antara pemerintah daerah, dinas terkait, serta dukungan TNI dan Polri sangat dibutuhkan agar target ini tercapai.
“Ini sangat krusial, 30 juta ton di 26 provinsi harus diserap secara maksimal,” ujarnya.
Inflasi Rendah, Tapi Harga Pangan Merangkak Naik
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan bahwa inflasi tahunan pada Januari 2025 relatif rendah, hanya 0,76 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan diskon listrik 50 persen dari pemerintah.
Namun, ia mengingatkan bahwa beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga yang signifikan, terutama cabai merah, cabai rawit, dan beras akibat faktor cuaca.
“Kita perlu waspadai, karena inflasi cabai merah dan cabai rawit secara month to month di Januari ini mencapai lebih dari 60 persen,” ungkap Amalia.
Sinergi Pengawasan Perizinan
Selain membahas pengendalian inflasi, acara ini juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Perizinan di Daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menandatangani kesepakatan ini bersama sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua KPK Setyo Budiyanto, dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aris Marsudiyanto.
Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan perizinan, sehingga mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik di daerah.
Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, baik secara langsung maupun virtual, di antaranya Deputi III Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden Edy Priyono, Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Indra Wijayanto, serta para perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Bulog, Polri, dan TNI.
Dengan berbagai langkah strategis ini, pemerintah berharap inflasi tetap terkendali, daya beli masyarakat terjaga, dan stabilitas ekonomi daerah menjelang Ramadan dapat dipastikan.
• Rls/Red
0 Komentar