Nuansa Metro - Jakarta | Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik seluruh gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia dalam sebuah upacara kenegaraan di Istana Negara. Salah satu sosok yang menarik perhatian publik adalah Gubernur Jawa Barat yang baru, Dedi Mulyadi. Tidak lama setelah pelantikan, ia langsung menggebrak dengan kebijakan tegas yang bertujuan untuk mereformasi sistem pendidikan di provinsinya.
Salah satu langkah pertamanya adalah menerbitkan Keputusan Gubernur yang melarang kegiatan study tour yang diselenggarakan oleh sekolah. Menurut Dedi, kegiatan ini sering kali menjadi beban finansial bagi siswa dan orang tua, serta kerap kali tidak memiliki relevansi dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah.
“Sekolah harus menjadi tempat pendidikan, bukan beban tambahan bagi siswa dan keluarganya. Study tour yang tidak relevan dengan kurikulum dan hanya bersifat komersial harus dihentikan. Kita perlu memastikan bahwa pendidikan berjalan sesuai esensinya,” ujar Dedi dalam konferensi pers perdananya di Jakarta.
Keputusan ini diiringi dengan langkah tegas lainnya, yakni pencopotan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok. Dedi menilai bahwa kebijakan yang dibuat sekolah tersebut tidak sejalan dengan arah kebijakan pemerintahannya dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan siswa.
Kebijakan ini memicu beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian besar orang tua menyambut baik larangan study tour, mengingat banyaknya keluhan terkait biaya yang harus mereka tanggung.
Namun, ada juga pihak yang menilai pencopotan kepala sekolah terlalu tergesa-gesa dan seharusnya dilakukan dengan proses evaluasi yang lebih mendalam.
Dedi menegaskan bahwa kebijakan ini hanyalah awal dari serangkaian reformasi pendidikan yang akan ia jalankan selama masa jabatannya.
Ia berkomitmen untuk terus mendengar aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa sistem pendidikan di Jawa Barat lebih berkualitas, inklusif, dan terbebas dari unsur komersialisasi.
“Ini baru permulaan. Kami akan bekerja lebih keras untuk membangun sistem pendidikan yang berintegritas dan berpihak pada masa depan anak-anak kita,” tambahnya.
Langkah tegas ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Dedi Mulyadi akan berjalan dengan penuh dedikasi serta keberpihakan kepada masyarakat, khususnya dalam menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan berorientasi pada kualitas pembelajaran.
• ZuL
0 Komentar