Nuansa Metro - Karawang | Kebijakan "Operasi Jabar Manunggal" yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian pihak menilai kebijakan ini mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, sementara yang lain mengkritiknya karena dianggap mengabaikan prinsip transparansi dan partisipasi publik.
Ketua Distrik Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Karawang, H. Asep Mulyana, turut menyoroti kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa 'Operasi Jabar Manunggal' harus berlandaskan keterbukaan informasi publik dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
"Kebijakan ini jangan sampai dijadikan alat untuk membungkam suara kritis masyarakat atau mengorbankan hak-hak warga Jawa Barat," ujar Asep Mulyana, Senin (24/2/2025).
Ia juga menanggapi pernyataan Gubernur Jabar yang menuding adanya oknum ormas dan LSM yang menghambat investasi melalui praktik pungutan liar, rekrutmen tenaga kerja ilegal, serta pengelolaan limbah yang tidak sesuai aturan.
Menurutnya, tuduhan tersebut bersifat generalisasi dan dapat merugikan seluruh ormas yang selama ini berperan sebagai pengawas independen dalam proses investasi.
"Jika ada oknum yang melanggar hukum, silakan diproses secara adil sesuai aturan yang berlaku. Namun, kebijakan ini tidak boleh menjadi alat untuk menghambat partisipasi publik," tegasnya.
Lebih lanjut, Asep Mulyana menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam investasi sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan lingkungan maupun kesejahteraan sosial.
Ia pun mengingatkan bahwa hak masyarakat untuk berpartisipasi telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sebagai solusi, GMBI mengusulkan forum diskusi terbuka yang melibatkan Pemprov Jabar, investor, serta perwakilan ormas dan masyarakat sipil.
"Kami siap berdialog secara konstruktif demi menciptakan iklim investasi yang adil dan kondusif bagi semua pihak. Kami berharap Gubernur Dedi Mulyadi membuka ruang diskusi agar kebijakan ini benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat Jawa Barat," ujarnya.
Asep Mulyana menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kritik dan masukan dari GMBI merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan pembangunan di Jawa Barat berlangsung secara adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
• Irfan
0 Komentar