Nuansa Metro - Bandung | Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, memastikan bahwa distribusi LPG 3 kg bersubsidi di wilayahnya telah kembali normal. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah pusat yang kembali mengizinkan pengecer untuk menjual LPG 3 kg, setelah sebelumnya sempat terjadi kelangkaan di beberapa daerah.
Kepastian ini disampaikan Bey usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Gubernur di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (4/2/2025). Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengecer diperbolehkan kembali menjual LPG 3 kg guna memastikan ketersediaan gas bagi masyarakat.
"Presiden tadi malam sudah memerintahkan pengecer boleh kembali menjual. Jadi, seharusnya tidak ada lagi kelangkaan, dan masalah distribusi sudah terselesaikan," ujar Bey.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan terus melakukan pengawasan ketat untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan harga tetap stabil di pasaran.
"Pengawasan dilakukan melalui monitoring langsung, bimbingan dari dinas terkait, serta petugas yang turun ke lapangan," kata Bey.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas praktik penimbunan LPG yang berpotensi menyebabkan kelangkaan buatan.
"Jika ditemukan indikasi penimbunan, kami akan segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Saya yakin Pertamina juga sudah melakukan pemantauan terkait hal ini," ujarnya.
Apabila masih ada kendala dalam distribusi, Pemprov Jabar akan segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk mencari solusi cepat, termasuk kemungkinan mengarahkan pengiriman langsung ke kelurahan.
Efisiensi Anggaran Hingga Rp4 Triliun
Selain isu distribusi LPG, Bey Machmudin juga menyoroti rencana efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembahasan masih berlangsung bersama Badan Anggaran (Banggar), dengan potensi penghematan mencapai Rp2–4 triliun.
"Besok akan dibahas lebih detail dengan Banggar. Ini dilakukan agar sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) dan selaras dengan visi gubernur terpilih nantinya," ungkapnya.
Efisiensi anggaran ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, tepat sasaran, serta mendukung program-program prioritas bagi masyarakat Jawa Barat.
Dalam kesempatan yang sama, Bey juga menyinggung program cek kesehatan gratis di puskesmas, yang saat ini masih dalam tahap uji coba. Program ini mendapat respons positif dari masyarakat, tetapi belum bisa diterapkan secara penuh karena masih menunggu kebijakan resmi dari Kementerian Kesehatan.
"Saat ini masih tahap uji coba karena antusiasme masyarakat tinggi. Namun, program ini belum dilaksanakan setiap hari karena belum ada kebijakan resmi dari Kemenkes," jelasnya.
Pemprov Jabar berharap program ini bisa menjadi layanan rutin di seluruh puskesmas, agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah dan terjangkau.
"Harapannya, layanan ini bisa tersedia setiap hari di puskesmas. Kami menunggu arahan resmi dari Kemenkes," tutup Bey.
Dengan berbagai langkah yang dilakukan, Pemprov Jabar berupaya memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, baik dalam ketersediaan LPG, pengelolaan anggaran, maupun pelayanan kesehatan.
• Rls/Red
0 Komentar