Nuansa Metro - Karawang | Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji bulan Januari 2025. Biasanya gaji diterima setiap tanggal dua, namun hingga kini belum ada pencairan, menyebabkan keresahan di kalangan ASN, terutama yang hanya mengandalkan gaji sebagai sumber penghasilan utama.
Keterlambatan ini menjadi persoalan serius, terutama karena bertepatan dengan kebutuhan besar untuk biaya pendidikan anak-anak yang memulai semester baru.
“Gaji adalah satu-satunya penghasilan saya. Jika telat, dampaknya sangat terasa, apalagi kebutuhan anak sekolah sedang banyak,” ujar salah satu ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Karawang.
Penjelasan Sekda: Kendala Input Data
Menanggapi keluhan ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, menjelaskan bahwa masalah ini disebabkan oleh keterlambatan input data anggaran kas oleh pengelola keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Sebagian OPD sudah cair gajinya, sekitar 28 persen OPD yang belum. Ini karena pengelola keuangan OPD terlambat menginput anggaran ke SIPD. Padahal, gaji ASN bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah ada di kas daerah,” jelas Asep Aang kepada Nuansa Metro, Kamis (91).
Asep Aang menegaskan bahwa pencairan gaji membutuhkan kelengkapan dokumen seperti Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan setelah proses input data selesai. Ia menambahkan, keterlambatan ini sebenarnya bisa dihindari karena sudah ada imbauan kepada OPD untuk segera menyelesaikan input anggaran sebelum akhir tahun.
Tanggung Jawab OPD dan Solusi
Menurut Asep Aang, setiap OPD memiliki Kasubag Pengelola Keuangan yang bertugas mengurus input anggaran kas. Jika input selesai tepat waktu, proses pencairan gaji tidak akan memakan waktu lama.
“Pengelola keuangan di OPD harus lebih sigap. Mereka hanya perlu menyelesaikan input anggaran kas untuk semua kegiatan di SIPD. Kalau data sudah lengkap dan benar, gaji pasti cair karena uangnya sudah ada,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa kendala ini murni administratif, bukan masalah anggaran. Oleh karena itu, pihaknya mendorong OPD yang belum menyelesaikan input untuk segera melakukannya agar hak ASN bisa segera diterima.
Harapan ASN dan Penyelesaian
Keterlambatan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan ASN yang bergantung pada gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Para ASN berharap Pemkab Karawang segera menyelesaikan masalah ini agar tidak terjadi lagi di masa mendatang.
“Ini pelajaran penting bagi pengelola keuangan di OPD. Kami harap ke depannya proses administrasi lebih diperhatikan agar gaji tidak telat lagi,” ujar salah satu ASN.
Meski keterlambatan ini sempat memicu keresahan, Sekda memastikan bahwa gaji ASN akan segera dicairkan begitu input data selesai. Pemerintah Kabupaten Karawang juga berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan agar masalah serupa tidak terulang di kemudian hari.
• NuPo
0 Komentar