Nuansa Metro - Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka pada Kamis (2/1). Laporan ini memuat berbagai temuan penting serta langkah-langkah perbaikan dalam tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024.
Dalam laporan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Penilaian ini melibatkan 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) serta satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).
Namun, empat kementerian/lembaga masih menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu:
1. Kementerian Komunikasi dan Informatika,
2. Kementerian Pertanian,
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
4. Badan Pangan Nasional.
Ketua BPK, Isma Yatun, mengapresiasi pemerintah atas penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata kelola anggaran dan aset selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara.
Peran Strategis BPK di Tingkat Internasional
Dalam kesempatan yang sama, Isma Yatun memaparkan peran strategis BPK di kancah internasional, termasuk sebagai auditor eksternal badan-badan PBB. Ia juga meminta dukungan Presiden Prabowo dalam pencalonan BPK sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032.
Pemilihan akan dilakukan pada Maret 2025, dan hasilnya akan diumumkan dalam Sidang Umum PBB pada November 2025.
“Dukungan pemerintah akan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional, sekaligus meningkatkan kredibilitas BPK sebagai institusi pengawas keuangan negara,” ujar Isma Yatun.
Komitmen Bersama untuk Good Governance
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan BPK untuk memperkuat tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
“Kolaborasi ini menjadi kunci dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance yang berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujar Presiden Prabowo.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta sejumlah anggota BPK, menandai eratnya kerja sama antara pemerintah dan lembaga auditor negara.
Dengan langkah-langkah konkret yang diambil, pemerintah dan BPK berkomitmen untuk memastikan pengelolaan keuangan negara semakin profesional dan dapat dipercaya, demi mencapai tujuan pembangunan nasional.
• ZuL
0 Komentar