Nuansa Metro - Karawang | Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rengasdengklok yang seharusnya rampung pada 28 Desember 2024 kini menjadi sorotan. Proyek dengan nilai kontrak Rp234,5 miliar tersebut hingga kini belum diserahkan oleh pelaksana proyek, PT PP (Persero) Tbk, kepada Pemerintah Kabupaten Karawang. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik, termasuk dari Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB).
Sekretaris Umum FKUB, Nana Satria Permana, mengkritisi keterlambatan ini. Menurutnya, jika ada denda keterlambatan, maka Dinas Kesehatan sebagai pihak yang bertanggung jawab harus transparan.
“Jika denda keterlambatan sudah dibayarkan, publik berhak tahu. Uang itu milik rakyat dan harus masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jangan hanya fokus pada hal lain, tetapi abaikan transparansi,” ujar Nana, Rabu (8/1).
Ia juga mengingatkan agar tidak ada adendum dalam proyek ini. “Proyek ini menggunakan anggaran besar, mencapai ratusan miliar, yang bersumber dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dan APBD. Adendum hanya akan menambah beban anggaran rakyat,” tambahnya.
Nana juga menyoroti profesionalisme Dinas Kesehatan Karawang. Ia menegaskan bahwa Dinas Kesehatan harus fokus pada tanggung jawabnya sebagai pengelola proyek, bukan justru mengurusi hal lain yang tidak relevan, seperti perekrutan tenaga kerja.
Proyek pembangunan RSUD Rengasdengklok dimulai pada 14 November 2023 dengan target selesai dalam waktu 390 hari kalender. Dengan konsultan perencana PT Pandu Persada dan pengawas PT Artefak Arkindo, proyek ini diharapkan menjadi fasilitas kesehatan yang memadai untuk masyarakat Karawang.
Namun, dengan keterlambatan ini, FKUB meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas.
"Dinas Kesehatan harus memastikan penyelesaian proyek tanpa kompromi dan menyampaikan laporan kepada publik secara transparan," tegas Nana.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan maupun PT PP (Persero) belum memberikan tanggapan resmi terkait keterlambatan pembangunan ini.
• Kojek
0 Komentar