Nuansa Metro - Karawang | Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri kegiatan Sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang digelar di Aula Lantai 3 Plaza Pemda Karawang, Rabu (22/1).
Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Pusat Samsat Karawang.
Dalam sambutannya, Bupati Aep menyoroti maraknya kendaraan operasional perusahaan, termasuk kendaraan besar dan kendaraan antar-jemput karyawan, yang tidak menggunakan plat nomor Karawang (Plat T). Hal ini, menurutnya, berdampak signifikan pada penerimaan pajak daerah.
“Banyak kendaraan yang melintasi jalan-jalan di Karawang setiap hari, tetapi pajaknya dibayarkan di luar Karawang. Padahal, kita menanggung risiko yang cukup besar, mulai dari keselamatan pengguna jalan hingga biaya pembangunan dan perawatan jalan,” ujar Aep.
Bupati Aep mengimbau kepada perusahaan di kawasan industri dan pengusaha transportasi di Karawang untuk segera mengubah plat kendaraan operasional mereka menjadi Plat T.
Langkah ini, menurutnya, akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Karawang.
Sebagai insentif, Aep menekankan pentingnya memanfaatkan kebijakan unggulan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan kedua dan seterusnya.
“Tarif BBNKB kendaraan second saat ini ditetapkan Rp0. Kebijakan ini meringankan beban masyarakat yang ingin balik nama kendaraan bekas, sekaligus mendukung akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor,” jelasnya.
Kebijakan pembebasan BBNKB kendaraan bekas tersebut mulai berlaku sejak 5 Januari 2025, bertepatan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Melalui sosialisasi ini, Bupati Aep berharap seluruh perusahaan di Karawang dapat mendukung kebijakan tersebut demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan infrastruktur yang lebih baik.
“Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Karawang terus berjalan,” tandasnya.
• Rls/Red
0 Komentar