Nuansa Metro - Karawang | Pemerhati pemerintahan, Asep Agustian, SH, MH, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Karawang. Ia meminta pemerintah daerah, khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), untuk memperketat pengawasan terhadap THL di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Salah satu isu yang disorot adalah penggunaan atribut Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) oleh THL, yang menurutnya tidak sesuai aturan. Asep menilai penggunaan atribut ini dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat, karena KORPRI adalah simbol yang eksklusif untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Penggunaan atribut KORPRI oleh THL tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menciptakan kesan yang salah di masyarakat. Ini harus segera dihentikan,” ujar Asep, Rabu (8/1).
Tidak hanya itu, ia juga mengkritisi perilaku beberapa THL yang dinilai berlebihan.
“Ada THL yang menggunakan kendaraan mewah dan atribut tertentu sehingga terkesan seperti pejabat tinggi. Ini membingungkan masyarakat dan menimbulkan kesalahpahaman soal otoritas mereka,” tambahnya.
Lebih parahnya, Asep mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan oknum THL dalam proyek-proyek besar yang seharusnya menjadi tanggung jawab kontraktor pihak ketiga.
Beberapa oknum THL bahkan diduga merangkap sebagai pemborong proyek, sehingga merugikan kontraktor yang sah.
Langkah Konkret Yang Diharapkan
Untuk mengatasi masalah ini, Asep mendesak BKPSDM agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jumlah dan fungsi THL di setiap OPD. Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah memberlakukan aturan ketat terkait atribut dan identitas THL.
“THL harus memiliki seragam yang berbeda dari PNS dan wajib menggunakan papan nama agar identitas mereka jelas. Dengan begitu, masyarakat tidak akan bingung,” tegas Asep.
Ia juga meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan, baik di tingkat OPD maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), guna mencegah penyalahgunaan wewenang yang berpotensi mencoreng citra pemerintah daerah.
“Saya berharap Bupati Karawang mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah harus menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas dan transparansi,” pungkasnya.
Masyarakat Tunggu Tindakan Tegas
Kasus-kasus semacam ini, jika dibiarkan, dapat menciptakan preseden buruk dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dengan desakan berbagai pihak, masyarakat kini menantikan langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menuntaskan persoalan dan memastikan operasional THL berjalan sesuai aturan yang berlaku.
• Red
0 Komentar