Korupsi di Sektor Perizinan Jadi Sorotan, Presiden Minta Kejagung Bertindak Cepat

Foto : Presiden Prabowo Subianto saat pimpinan rapat bersama menteri dan Kajagung (dok: istimewa)

Nuansa Metro - Jakarta |  Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik perizinan ilegal yang dinilai merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional. Hal ini disampaikan saat memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta jajaran Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (13/1/2025).  

“Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal tersebut,” demikian keterangan tertulis yang dirilis oleh BPMI Sekretariat Presiden pada Selasa (14/1/2025).  

Praktik Perizinan Ilegal Merugikan Negara

Prabowo menilai bahwa korupsi dan perizinan ilegal menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pembangunan nasional. Ia menyebut praktik ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar bagi negara.  

“Perizinan yang tidak sah adalah celah yang sering disalahgunakan. Kita harus tutup celah ini agar tidak ada lagi kerugian negara akibat tindakan ilegal,” tegas Presiden.  

**Penguatan Sistem Pengawasan**  

Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan di instansi pemerintah untuk memastikan proses perizinan berjalan transparan dan sesuai dengan aturan.  

“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Kita harus memastikan semua proses perizinan diawasi dengan ketat,” ujar Prabowo.  

Dukungan dari Berbagai Lembaga

Pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandan, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.  

Kehadiran mereka menandakan sinergi antara berbagai lembaga untuk mendukung arahan Presiden dalam memberantas korupsi dan perizinan ilegal.  

Komitmen untuk Penegakan Hukum

Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.  

“Ini adalah langkah besar menuju Indonesia yang lebih baik. Tidak ada tempat bagi korupsi, terutama dalam sektor perizinan,” pungkas Prabowo.  

Arahan ini diharapkan dapat mempercepat langkah Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti praktik-praktik perizinan ilegal dan menjadi bagian dari upaya menyelamatkan keuangan negara.  

• Red